Suara.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan P Roeslani menyebut telah dihubungi melalui sambungan telepon oleh beberapa menteri terkait wabah virus corona.
Hal itu, untuk meminta pertimbangan dari kalangan pengusaha terkait kebijakan pemerintah dalam menghadapi wabah virus asal China tersebut.
Menurut Rosan, pemerintah sangat merespon cepat dengan mengeluarkan stimulus kebijakan. Dengan begitu ekonomi Indonesia tak terlalu turun akibat virus corona ini.
"Ya memang kan pemerintah, kita juga sudah memberi masukan. Alhamdulillah ada yang langsung direspon cepat. beberapa menteri langsung telpon saya permintaan dunia usaha langsung direspon baik oleh pemerintah," ujar Rosan saat ditemui di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Kamis (12/3/2020).
"Ya memang ada beberapa yang belum, perlu dipelajari lebih dalam. Tapi, stimulus ini dalam rangka corona ini harus diberikan," tambah dia.
Rosan melanjutkan, tak hanya Indonesia, negara tetangga lainnya juga telah memberikan stimulus kebijakan agar perekonomiannya tak terlalu menurun.
Bahkan, ia menyarankan pemerintah memberikan stimulus kebijakan hingga 10 miliar dolar AS.
"Singapura 5 miliar dolar AS, Malaysia 5 miliar dolar AS, size ekonomi mereka kan lebih kecil dari kita. Itungannya jangan hanya 1 juta mungkin 10 miliar dolar AS. Karena ini banyak lini yang akan terdampak," ucap dia.
Kendati begitu, Rosan meminta pemerintah tak lupa memberikan stimulus kebijakan kepada UMKM. Karena, UMKM lah yang bisa bertahan dalam kondisi apapun.
"Kita bisa antisipasi UMKM. Ini bisa terdampak loh. Ini kan stimulus UMKM harus disiapkan. Kita sedang usulin usaha kecil menengah stimulusnya apa. Nah ini yang keliatannya belum. Nah UMKM harus kita jaga, karena tulang punggung perekonomian kita," imbuh dia.
Untuk diketahui, Pemerintah akan menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sektor industri manufaktur selama enam bulan dalam rangka memberi stimulus fiskal jilid II untuk memitigasi dampak wabah virus corona atau Covid-19 terhadap perekonomian.
Diketahui, PPh 21 merupakan pajak atas penghasilan, honorarium, upah hingga tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak di dalam negeri.
"Paket-paket stimulus fiskal terdiri atas beberapa hal yang mengenai PPh Pasal 21 akan ditanggung pemerintah. Pak Menko Airlangga berharap dilakukan untuk jangka waktu enam bulan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta.
TERPOPULER
