Suara.com - Industri pelayaran nasional ikut terdampak akibat pandemi Covid-19. Pasalnya, kegiatan pelayaran tak beroperasi maksimal gara-gara virus yang berasal dari China ini.
Ketua Umum DPP Indonesian National Shippowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, setidaknya ada empat aspek yang terdampak di bisnis sektor pelayaran akibat mewabahnya virus corona Covid-19.
Pertama, penurunan volume kargo, baik pada ekspor impor yang terdampak seperti ke Tiongkok yang menurun hingga 14-18 persen dan merembet ke negara tujuan lain, seperti Singapura dan Korea Selatan.
Begitu juga pada kargo domestik terutama pada kargo penunjang ekspor impor dan distribusi nasional yang turun 5-10 persen.
Kedua, proses clearance di pelabuhan yang lebih lama karena adanya penyemprotan disinfektan kapal, pemeriksaan kesehatan kru kapal dan pemeriksaan riwayat perjalanan kapal.
"Tentunya, kondisi ini berdampak pada penambahan biaya operasional kapal," kata Carmelita dalam keterangannya, Kamis (2/4/2020).
Ketiga, kebijakan physical distancing dan work from home juga berdampak pada kinerja instansi di darat karena banyak yang membatasi jam kerja termasuk tenaga operasional di lingkungan Ditjen Hubla pada subdit-subdit terkait kepengurusan sertifikat kapal dan kesyahbandaran.
Keempat, pelayaran nasional juga mengalami kendala docking kapal. Hal ini disebabkan sejumlah galangan mengurangi jumlah pekerja di lapangan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19.
Akibatnya, pekerjaan perawatan kapal-kapal yang sedang docking terkendala entah sampai kapan, dan kapal lainnya harus antre lama untuk docking dalam dua bulan terakhir. Selain itu, spare part kapal yang impor dari Tiongkok terkendala sehingga lebih lama dan lebih mahal.
Baca Juga: Pengusaha Pelayaran Minta Program Tol Laut Libatkan Semua Pihak
Menurut Carmelita kondisi yang sangat memukul sektor pelayaran nasional saat ini juga akan berdampak pada menurunnya kinerja industri terkait lainnya, seperti kinerja logistik, asuransi, galangan, industri spare part kapal hingga ke instansi pendidikan SDM pelaut.
"Saat ini, perusahaan pelayaran nasional bisa bertahan dan tidak gulung tikar saja sudah sangat bagus. Kondisi saat ini benar-benar berat bagi pelayaran nasional," jelas dia.
Untuk menyelamatkan perusahan pelayaran nasional dari masa sulit ini, kata Carmelita, dibutuhkan sejumlah stimulus dari stakeholder pelayaran nasional.
Stimulus yang dibutuhkan seperti pemberian grace periode yang panjang pembayaran pinjaman bank, reschedule atau penjadwalan kembali pembayaran pinjaman bank, dan penghapusan pajak (PPN dan PBBKB) atas BBM.
Stimulus lain yang dibutuhkan seperti harga BBM yang kompetitif dan supply BBM yang stabil, diskon biaya-biaya di pelabuhan dan diskon suku bunga pinjaman.
Selain itu, pelayaran nasional juga membutuhkan dispensasi penundaan pengurusan sertifikat-sertifikat kapal, sepanjang sertifikat tersebut dapat ditunda dan tidak membahayakan jiwa pekerja dan kapal.
