Suara.com - Selain mendapatkan bantuan sosial (bansos), para pekerja di sektor informal yang terdampak COVID-19 diusulkan masuk ke dalam finansial inclusion.
Usulan tersebut diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Raker virtual dengan Raker Komisi XI DPR RI, seperti ditulis Jumat (8/5/2020).
“Kemarin kita sudah identifikasi sekitar 1,7 juta koperasi yang tidak masuk UMi (Ultra Mikro) ini. Kemudian juga banyak sekali warung-warung atau pedagang kaki lima yang mungkin mereka mendapatkan," kata Sri Mulyani.
"Kita membayangkan kalau mereka bisa di-inclusion-kan ke dalam financial, menjadi nasabahnya entah Pegadaian entah PNM masuk dalam Mekaar, atau BAV kemudian langsung mendapatkan 6 bulan fasilitas," tambah Sri Mulyani.
Meski begitu kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini ada hambatan yang harus didahului terlebih dahulu yakni soal akurasi data.
Sri Mulyani menuturkan, permasalahan data dan lokasi para pekerja yang dinamis menjadi tantangan Pemerintah dalam menyalurkan bantuan.
“Tantangannya di sini bukan tidak mau, tapi masalah data. Kedua, cara reaching out kepada mereka, itu juga menjadi tantangan paling besar," kata Sri Mulyani.
