Suara.com - Presiden Jokowi tak kuasa meluapkan amarahnya saat membuka rapat terbatas bersama para menteri pada 18 Juni lalu. Salah satu yang membuat kesal mantan Gubernur DKI Jakarta ini adalah soal belanja kesehatan untuk penangan Covid-19 yang ia nilai masih kecil sekali yakni 1,53 persen saja padahal anggaran yang disiapkan untuk ini mencapai Rp 85 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja kesehatan sebesar Rp 87,5 triliun ini sebagian adalah belanja tambahan yang berhubungan dengan penanganan Covid-19 secara langsung. Seperti untuk penanganan Gugus Tugas, pembelian APD pada tahap awal hingga upgrading rumah sakit.
"Jadi dalam hal ini ada yang berpersepsi bahwa anggaran kesehatan baru cair sedikit, seolah-olah itu hanya tanggung jawab kementerian kesehatan. Sebenarnya tidak juga," kata Sri Mulyani dalam video teleconference di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (30/6/2020).
Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, lambatnya penyerapan anggaran kesehatan untuk penanganan Covid-19 disebabkan karena banyak jalurnya, tidak hanya untuk pos kesehatan saja.
"Karena memang banyak jalurnya dari Rp 87,5 triliun ini, ada yang dalam bentuk insentif pajak, yang itu diberikan langsung kepada rumah sakit rumah sakit untuk jasa kesehatan," paparnya.
Meski demikian, Sri Mulyani berkomitmen untuk melacak penggunaan anggaran ini agar semakin terserap. Sehingga, dampaknya untuk memulihkan sosial dan ekonomi akan lebih besar.
"Namun kita akan tracking, karena kalau semakin dia itu bisa digunakan atau dilakukan belanja itu kepada pihak-pihak yang memang membutuhkan, untuk mengatasi ekonomi terutama bidang kesehatan itu menjadi lebih baik. Sehingga kemungkinan bisa memulihkan kondisi sosial ekonomi menjadi lebih besar," ungkapnya.
