Kemensos Tingkatkan Bantuan demi Kurangi Dampak Ekonomi akibat Pandemi

Suara.com - Demi mengurangi dampak sosial-ekonomi selama pandemi Covid-19, Kementerian Sosial (Kemensos) meningkatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), memperluas cakupan Program Sembako, menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres), dan Bantuan Sosial Tunai untuk 20 juta rumah tangga.

“Pemerintah memiliki sistem perlindungan sosial, identifikasi dan pemilihan penerima manfaat, pembayaran serta memantau program melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), ” ujar Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara, dalam Plenary Session bertema "Long-term Resilience in a Post-Covid World", sebagai bagian dari event For Making Finance Work for Women Virtual Summit 2020, Rabu (21/10/2020).

Pada kesempatan itu, pemerintah mengakui pentingnya kesetaraan gender, dalam pembangunan dengan tujuan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dalam perlindungan sosial, Kemensos menyebut berhasil menargetkan individu dan keluarga miskin untuk mengurangi angka kemiskinan, sekaligus gerak cepat merespons bencana.

“Meningkatkan kesejahteraan sosial warga, tunjangan pra kerja, menggratiskan tagihan listrik, dana desa, bantuan tunai bersyarat, bantuan darurat dan alat pelindung diri, memberikan layanan konseling dan dukungan psikososial, serta meningkatan kapasitas bagi fasilitator program, ” paparnya lagi.

Berbagai program pemerintah tersebut menargetkan 30 juta warga miskin, kelompok miskin baru, kelompok rentan seperti lanjut usia, perempuan berpenghasilan rendah, penyandang disabilitas, serta pekerja informal terdampak Covid-19.

“Ada tantangan tidak hanya dari keakuratan penerima, tetapi menghindari tumpang tindih dalam pencairan bantuan sosial tersebut,” jelas Juliari.

DTKS yang berfungsi sebagai bank data lengkap, berisi status sosial ekonomi warga dan divalidasi teratur, memungkinkan pemerintah memiliki informasi valid untuk menentukan setiap keluarga yang berhak menerima bantuan sosial.

“Manfaat lain DTKS, agar semakin tepat sasaran perlindungan sosial, baik dari pemerintah pusat dan daerah, serta untuk mendukung perluasan layanan yang lebih cepat, serta ketahanan jangka panjang upaya perlindungan sosial,” terangnya.

Agar mencapai ketahanan jangka panjang warga pasca Covid-19, pemerintah belajar dari pengalaman jaring pengaman sosial dalam penyelenggaraan layanan publik dengan empat langkah.

Pertama, perlindungan sosial akan terus dilakukan dalam jangka menengah dan perlu mendapat dukungan untuk memastikan jaring pengaman sosial Covid-19 berfungsi secara efektif dan efisien.

Kedua, penanganan Covid-19 difokuskan pada bantuan sosial dan asuransi sosial, dengan intervensi terbatas sehubungan dengan layanan perawatan sosial. Investasi selanjutnya juga diarahkan pada layanan sosial.

Ketiga, memperluas sistem perlindungan sosial, memasukkan program sensitif gender, membuat sistem lebih responsif terhadap krisis di masa depan akan menjadi komponen penting dari fase pemulihan, membantu ekonomi untuk membangun kembali dengan lebih baik serta membangun ketahanan warga.

Keempat, tidak kalah penting, mendorong solusi digital dalam pemberian perlindungan sosial. Digitalisasi bantuan sosial (bansos) mampu menjawab tantangan terkait mengkomunikasikan hak, menyalurkan uang atau makanan masih terbatasan gerak dan pertemuan besar.

“Semua kebijakan bisa meningkatkan ketahanan, sekaligus mengubah program perlindungan sosial jika diperlukan dengan inovasi, sebab kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, kita semua bersama-sama, ” pungkas Juliari.

Turut hadir dalam plenary session tersebut, Kshama Fernandes, Direktur Pelaksana & Chief Executive Officer; Northern Arc Capital Ltd Ms. Ceyla Pazarbasioglu; Wakil Presiden untuk Pertumbuhan yang Setara Keuangan dan Lembaga (EFI) di Bank Dunia Ms. Janet Truncale; serta Organisasi Jasa Keuangan (FSO).