Infografis
Aturan tersebut diwujudkan dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
Beleid setebal 13 halaman dengan 22 pasal itu secara umum mengatur empat cakupan kegiatan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi.
Yaitu pengadaan vaksin Covid-19, pelaksanaan vaksinasi Covid-19, pendanaan pengadaan dan pelaksanaan, serta dukungan dan fasilitas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Kementerian Kesehatan kemudian akan menetapkan jenis dan jumlah vaksin yang diperlukan. Proses pengadaan vaksin dan kegiatan vaksinasi akan dilakukan dalam kurun waktu mulai dari 2020 hingga 2022.
Namun begitu Komite PCPEN dapat memperpanjang waktu pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi berdasarkan usulan dari Kementerian Kesehatan.
Airlangga mengungkapkan untuk pengadaan vaksin di tahap awal dengan sasaran pemberiannya kepada para tenaga kesehatan adalah dari mekanisme kerja sama internasional.
Vaksin dalam bentuk siap pakai akan dikirimkan pihak Sinovac sebanyak 3 juta vaksin pada akhir tahun 2020. Sebelum dilakukan vaksinasi terlebih dahulu akan dilakukan uji klinis dan sertifikasi oleh pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Perlu kehati-hatian karena ini melibatkan kesehatan masyarakat keseluruhan. Pemerintah tidak ingin ada efek -efek samping yang diakibatkan daripada vaksinasi," katanya.
Selain Sinovac pemerintah juga membuka kerja sama pengadaan vaksin COVID-19 dengan dua perusahaan lainnya yaitu Sinopharm, Cansino, serta Astra Zeneca.
Baca Juga: Vaksin Covid-19 Dari Pemerintah Diklaim Aman, Satgas Minta Warga Tak Resah
Pihak Sinovac dikatakan Airlangga juga akan mengirimkan sebanyak 15 juta bahan baku vaksin di akhir tahun. Bahan baku inilah yang akan diproduksi di Bio Farma.
