Suara.com - Sembilan Badan Usaha Milik Negara tahun 2021 akan mendapatkan Penyertaan Modal Negara.
"Secara total, alokasi Penyertaan Modal Negara ke BUMN dan lembaga Rp42,385 triliun," kata Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, Kementerian Keuangan, Meirijal Nur, hari ini.
Kesembilan BUMN, yaitu PLN sebagai pendanaan infrastruktur ketenagalistrikan untuk transmisi, gardu induk, dan distribusi untuk listrik pedesaan.
Hutama Karya sebagai pendanaan bagi kelanjutan pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera untuk tiga ruas tol yaitu Kuala Tanjung – Parapat, Lubuk Linggau Bengkulu, dan Sigli-Banda Aceh.
Sarana Multigriya Finansial untuk mendukung penyediaan dana murah jangka panjang kepada penyalur KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dengan porsi pendanaan 25 persen.
Indonesia Finansial Group Life untuk mendukung peningkatan kapasitas usaha menata industri perasuransian dan penjaminan.
Pelindo III sebagai pendanaan bagi pengembangan Pelabuhan Benoa untuk mendukung program Bali Maritime Tourism Hub.
Pengembangan Pariwisata Indonesia sebagai pendanaan bagi pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung untuk penyelenggaraan KTT G20 tahun 2023 di Tanamori, Labuan Bajo.
Kawasan Industri Wijayakusuma untuk mendukung pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang.
Baca Juga: BK DPR : Penyertaan Modal Daerah harus Diatur Perda
PAL Indonesia untuk mendukung kesiapan fasilitas produksi kapal selam dan pengadaan peralatan pendukung produksi kapal selam.
Dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagai pendanaan penyediaan pembiayaan, penjaminan asuransi, serta penugasan khusus ekspor (national interest account).
