Suara.com - DPR berharap, pemerintah sebaiknya menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) per bulan. Periode per tiga bulanan, yang saat ini dilakukan, dinilai terlalu lama.
"Karena kalau tiga bulan baru menerima uang, terlalu lama. KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tidak ada uang dan akhirnya rentenir bisa masuk untuk meminjamkan uang," kata Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi VIII, Samsu Niang, dalam sambutannya di Pendopo Kantor Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (19/11/2020).
Komisi VIII melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota Surakarta untuk mengecek penyaluran bantuan sosial (bansos) PKH.
"Alhamdulillah, dari laporan KPM, tidak ada masalah. Penyaluran bansos PKH berjalan tepat waktu dan tepat sasaran," tambahnya.
Di bagian lain sambutannya, Samsu menyatakan dukungannnya terhadap komitmen Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara agar data penerima bantuan sosial dikaji ulang, sehingga tidak ada penerima bantuan yang sama dari tahun ke tahun.
"Jangan sampai penerima bantuan orangnya itu-itu saja.Saya juga berpesan agar para pendamping memastikan dalam proses pencairan bantuan mematuhi protokol kesehatan," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial (Kemensos), Rachmat Koesnadi mengatakan, untuk Jateng, penyaluran bansos PKH tahun anggaran 2020 total mencapai Rp 5,2 triliun bagi 1.572.687 KPM, sedangkan Kota Surakarta telah disalurkan Rp 59,4 miliar bagi 17.697 KPM.
"Untuk target graduasi bagi 1 juta KPM PKH secara nasional, pada Oktober telah mencapai 839.731 KPM atau 83,97 persen, " katanya.
Jateng telah menggraduasi 188.143 KPM atau 11,96 persen dari total KPM, Kota Surakarta menggraduasi 2.446 KPM atau 13,8 persen.
Baca Juga: Kemensos Launching Ruang Berkarya bagi Disabilitas
