Suara.com - Sebanyak 450 ribu ton beras telah selesai didistribusikan melalui Program Bantuan Sosial Beras (BSB) dengan tepat waktu dan memberi efek positif bagi petani dan jasa transportasi.
"Pada awal pelaksanaan memang tidak mudah, salah satunya karena tantangan alam, yakni kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Namun Alhamdulillah, akhirnya dapat bejalan lancar dan selesai tepat waktu. Capaian ini sejalan dengan berbagai capaian kinerja Kemensos secara keseluruhan,” kata Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara, di Jakarta, Selasa (24/11/2020).
Pemerintah mengapresiasi pihak yang membantu menyukseskan Program BSB, yaitu Pemda, Perum Bulog yang menjaga kualitas dan kuantitas beras, serta PT BGR dan PT DNR selaku transporter, yang bersama-sama Kemensos menyelesaikan penyaluran BSB dengan baik.
Dalam evaluasi pelaksanaan BSB di Bogor sehari sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemensos, Hartono Laras memaparkan Kebijakan Strategis Pelaksanaan Bansos di Masa Pandemi Covid-19. Menurutnya, BSB termasuk dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yaitu sektor perlindungan sosial untuk membantu pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat atau KPM.
Efek Program BSB adalah menyerap beras petani dan menguatkan jasa transportasi, seperti mobil, truk, helikopter, perahu dan kapal dalam penyaluran BSB.
Dengan selesainya penyaluran BSB, maka Kemensos telah merampungkan penyaluran tiga bantuan sosial (bansos) dalam penanganan pandemi Covid-1. Kepada Perum Bulog, Hartono minta agar segera menyampaikan dokumen sehingga pembayaran dapat diselesaikan.
"Mudah-mudahan yang bantuan yang sudah selesai secara fisik ini diikuti dengan pencairan pembayaran,” katanya.
Secara teknis, penyaluran BSB dinilai berat karena kesiapan dan ketersediaan transporter di 34 provinsi 514 kabupaten dan kota harus terjamin. Pelaksanaan BSB juga harus tepat dan cepat, serta memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas.
“Sejauh ini, penyelesaian program bansos juga berpengaruh terhadap akselerasi dan kinerja anggaran Kemensos. Saat ini, realisasi anggaran Kemensos sudah di atas 90 persen,” tambah Hartono.
Untuk meningkatkan akurasi data, Kemensos terus memperbarui DTKS sejalan dengan penambahan cakupan data dalam DTKS pada 2021, yakni 41,6 juta keluarga, dengan status sosial ekonomi rendah.
Dalam "Tren Persepsi Korupsi di Masa Wabah Covid-19", Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebut tingkat kepercayaan masyarakat kepada Kemensos berada di peringkat ketiga, sementara kinerja lembaga kepersidenan di posisi pertama dengan tingkat kepuasan 57,8 persen.
Survei dilaksanakan terhadap 1.200 responden yang dipilih dengan metode simple random sampling melalui wawancara telepon pada 13-17 Oktober 2020. Margin of error survei kuranglebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasil survei menemukan penyaluran bantuan sosial dan bantuan lainnya terkait Covid-19 dinilai tepat sasaran.
TERPOPULER
