Suara.com - Migrasi penyiaran televisi dari analog ke digital ternyata bisa memberikan sumbangan pada perekonomian Indonesia.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memproyeksi migrasi ke digital bisa berkontribusi Rp 443,8 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Direktur Penyiaran Kominfo, Geryantika Kurnia mengatakan, proyeksi itu sesuai hasil kajian Boston Consulting Group dan Kominfo.
Selain menambah PDB, migrasi ke digital juga bisa menambah 181 kegiatan usaha baru, membuka 232 lapangan kerja baru dan meningkatkan pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) sebesar Rp 7 triliun.
"Hanya industri pertelevisian yang masih menggunakan siaran analog. Televisi digital bukan berarti siarannya melalui streaming, tetap televisinya masih tetap Free-to-Air dan tidak perlu berlangganan. Hanya perlu memasang decoder," ujar Geryantika dalam webinar yang ditulis Jumat (18/12/2020).
Menurut Geryantikan, saat ini migrasi penyiaran televisi ke digital telah diatur dalam Undang-undang (UU) Cipta Kerja. Dalam UU tersebut, paling lambat migrasi harus dilakukan pada 2 November 2022.
Dalam hal ini, beberapa vendor siap untuk menyediakan decoder. Pemerintah, lanjutnya, akan berusaha membuat harga decoder seharga Rp 100.000 per unit.
"Nanti, TV digital akan di-support internet dan bahkan berteknologi 5G. Mungkin nantinya juga TV-TV di rumah bisa hilang," ucapnya.
Geryantika menuturkan, saat ini terdapat 728 stasiun televisi yang harus bermigrasi ke digital. Selain itu, infrastruktur televisi tersebut juga harus bermigrasi ke digital.
Baca Juga: Hotman Paris Sindir Ada yang Sebar Fitnah demi Masuk Televisi
"Tugas kami setidaknya harus memindahkan 58 persennya ke infrastruktur digital," pungkas dia.
