Persepi : Survei Opini Publik Tentang Kinerja Menteri Bisa Menyesatkan

Suara.com - Anggota Dewan Etik Persatuan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Prof. Hamdi Muluk, menganggap survei opini publik tentang kinerja menteri, dapat menyesatkan karena bias popularitasnya sangat tinggi.

"Mungkin kita perlu lebih hati-hati, membaca sebuah pekerjaan ilmiah bernama survei opini publik," ujar Prof Hamdi ditulis Selasa (2/3/2021).

Hamdi Muluk menjelaskan, survei opini publik biasanya menanyakan pada masyarakat luas yang sampelnya ditarik secara random, ditanya tentang kepuasan responden terhadap kementerian tertentu dan nama menterinya.

"Nah ini ada problem kalau di pemberitaan disimpulkan bahwa menteri ini mempunyai kinerja bagus," ujarnya.

Menurut Hamdi, jika ada kepuasan dari sejumlah responden yang ditarik secara random dari populasi umum, bukan berarti secara obyektif bisa ditarik kesimpulan bahwa kinerjanya paling bagus.

"Kita harus pisahkan ini. Kalau misalnya dalam pemberitaan ada framing bahwa kementerian ini kinerjanya paling bagus, itu kesimpulan yang bisa menyesatkan," tegasnya.

"Kita menghargai jika ada masyarakat yang berpendapat seperti itu, secara subyektif dia merasa puas.Orang-orang banyak merasa puas atau dimata dia bagus, padahal responden itu tidak punya pengetahuan yang memadai untuk menilai kinerja, tapi ditanyakan," imbuhnya.

Menurut Hamdi hal itu membuat bias popularitasnya akan sangat kuat. Guru besar psikologi politik UI ini juga menyarankan untuk yang menyangkut kinerja, seharusnya menggunakan metodologi semacam analisa kebijakan publik (public policy analysis).

"Jadi dilihat deliverednya, outcome dan bagaiaman impact nya, baru kita nilai kinerjanya seperti apa," ujarnya.

Yang harus ditanya menurut Hamdi adalah orang-orang yang mengerti secara teknis kementerian itu.

"Jadi semacam panel ekspert, dari pakar-pakar yang bisa menilai secara objektif. Kumpulkan lah 100, 200, atau 300 pakar, itu akan lebih fair," katanya.

Kedepannya ia berharap lembaga survei tidak lagi hanya menggunakan survei opini publik untuk menilai kinerja kementerian.

Pendapat senada diungkapkan Peneliti Media dan Komunikasi, Dr. Agus Sudibyo. Menurutnya dugaan bias popularitas akan sangat tinggi pada pertanyaan tentang kinerja kementerian pada survei opini publik.

Hasil survei sebuah lembaga menurutnya menunjukkan sebuah anomali, dimana ada dua menteri yang baru bekerja sekitar dua bulan dianggap lebih berprestasi daripada menteri yang lain.

Menurut Agus hal itu seharusnya bisa diantisipasi dengan penelitian dalam bentuk lain.