Suara.com - Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, adanya kasus BLBI, Jiwasraya dan Asabri patut dijadikan momentum untuk mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Selama ini tuturnya, pemerintah tidak cukup serius dalam memdorong RUU tersebut, sehingga RUU Perampasan Aset tersebut terbengkalai dan tak kunjung disahkan sejak 2008.
"Pemerintah selama ini masih semu untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset, tak kunjung dibahas bersama DPR. Makanya dengan adanya kasus BLBi, Jiawasraya, Asabri, ini harus jadi momentum untuk mendorong RUU Perampasan Aset," kata Karyono saat diskusi virtual pada Ruang Anak Muda, Selasa (20/4/2021).
Ia menilai, RUU Perampasan Aset sangat dibutuhkan untuk mengembalikan kerugian negara secara cepat dan maksimal. Tentunya hal ini juga akan memberi efek jera pada koruptor.
Selama ini imbuhnya, antara pengembalian aset atas kerugian negara tidak menemukan keselarasan dari hukuman yang ada. Sehingga tidak menimbulkan efek jera pada seseorang untuk bertindak korupsi.
"Selama ini, pengembalian aset dan beratnya hukuman tidak seimbang dengan kerugian negara. Kalau kita lihat grafik korupsi semakin meningkat, ini mengkonfirmasi bahwa hukuman kita tidak menimbulkan efek jera. misal hukuman 3 tahun pengembalian Rp 1 miliar padahal nilai kerugian negara triliunan," sesal Karyono.
Karena itu, dia meminta pemerintah agar segera melakukan pembahasan bersama DPR untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset yang menjadi penting bagi negara.
"Kendala RUU Pernapasan Aset, selama ini tidak ada good willing dari penyelengara negara. Sekarang kita minta agar segerah disahkan denga adanya momentum kasus Jiwasraya, Asabri dan BLBI," pungkasnya.
Baca Juga: Ini Upaya Penyelamatan Jiwasraya Sejak 2018 Hingga Direstrukturisasi
