- UMP Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.000 tidak cukup menjamin kehidupan layak buruh.
- Presiden KSPI Said Iqbal mendesak Gubernur DKI Jakarta merevisi UMP 2027 menjadi Rp6.427.000 agar setara UMK Kabupaten Bekasi.
- Tingginya biaya hidup membuat buruh hanya menyisakan uang Rp136.000 setiap bulannya.
Suara.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.000 belum cukup untuk menjamin kehidupan layak pekerja. Berdasarkan simulasi pengeluaran bulanan, buruh bahkan hanya memiliki sisa uang Rp136.000 setelah memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, Iqbal mendesak Gubernur DKI Jakarta merevisi UMP 2027 menjadi Rp6.427.000 per bulan atau setara dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi.
Dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026), Iqbal membeberkan sejumlah pengeluaran rutin yang harus ditanggung buruh di Jakarta. Biaya tempat tinggal menjadi salah satu beban terbesar, yakni Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per bulan bagi pekerja yang tinggal di kontrakan.
Buruh juga harus mencicil sepeda motor sebesar Rp700.000 hingga Rp1 juta. Kendaraan tersebut menjadi andalan untuk berangkat kerja, terutama bagi mereka yang lokasi kerjanya tidak terjangkau transportasi umum.
Untuk kebutuhan transportasi, Iqbal memperkirakan buruh menghabiskan Rp600.000 per bulan dengan asumsi membeli dua liter bensin setiap hari.
Sementara itu, kebutuhan makan tiga kali sehari membutuhkan Rp2.250.000 per bulan dengan patokan Rp25.000 sekali makan. Pengeluaran tersebut belum termasuk pulsa Rp150.000, perlengkapan mandi Rp100.000, listrik Rp300.000, dan iuran warga Rp100.000.
"Dengan sisa Rp136.000, cukupkah untuk membeli pakaian, sandal atau sepatu, dan memenuhi kebutuhan anak? Kalau anak sakit atau motor yang dipakai untuk berangkat kerja rusak, dari mana buruh harus mengambil uangnya?" tanya Iqbal.

Menurutnya, beratnya biaya hidup buruh bukan sekadar persoalan hitung-hitungan. Kondisi itu terlihat di sejumlah kawasan industri Jakarta, seperti Cakung, Marunda, Pulogadung, dan Daan Mogot.
Iqbal mencontohkan, sebagian buruh harus menghemat pengeluaran makan siang dengan membeli mi ayam atau mi instan. Bahkan, kondisi tempat tinggal mereka juga memprihatinkan.
Ada pekerja yang tinggal di kontrakan berdinding tripleks di atas saluran air. Sebagian lainnya harus berbagi satu kamar dengan tiga hingga empat orang demi menekan biaya sewa.
Ia juga menilai fasilitas subsidi transportasi seperti Transjakarta dan Mikrotrans belum sepenuhnya menjawab kebutuhan buruh. Sebab, sejumlah lokasi kerja belum terjangkau angkutan umum, sedangkan jam operasional transportasi tidak selalu sesuai dengan jadwal sif pekerja.
Begitu pula program subsidi pangan dari pemerintah daerah yang dinilai belum bisa diakses seluruh buruh karena keterbatasan akses dan kuota.
Atas kondisi tersebut, Iqbal meminta Gubernur DKI Jakarta tidak hanya mengandalkan perhitungan di atas kertas dalam menetapkan upah minimum.
Ia mendesak kepala daerah turun langsung ke kawasan industri untuk melihat bagaimana pekerja memenuhi kebutuhan hidup dengan upah yang diterima.
"Kalau Jakarta ingin disebut kota internasional, lihat juga bagaimana buruhnya hidup. Kami meminta Gubernur DKI merevisi UMP 2027 menjadi Rp6.427.000 per bulan, setara dengan UMK Kabupaten Bekasi," tandas Iqbal.