REGIONAL:
Suara.com - Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa uang tunai kepada para pedagang kaki lima (PKL) dan pemilik warung kelontong sebesar Rp 1,2 juta per pelaku usaha mikro.
Pemberian bansos ini langsung dipantau oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di halaman Polrestabes Medan, Sumatera Utara, Kamis (9/9/2021).
Lantas kenapa pemberian bantuan ini diadakan di kantor polisi?
Usus punya usut ternyata pemerintah merubah skema penyaluran yang dilakukan dari sebelumnya disalurkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Kemenkop UKM, tetapi kini disalurkan lewat TNI dan Polri.
"Presiden memutuskan TNI Polri diberi kewenangan untuk menyalurkan langsung kepada PKL dan warung," kata Sri Mulyani dalam video teleconference.
Menurutnya, TNI dan Polri turut melakukan sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat, sehingga mengetahui persis kondisi khususnya di wilayah-wilayah PPKM.
Di mana kata dia para PKL dan pemilik warung kelontong ini kerap ditemui oleh pihak TNI dan Polri, sehingga dirasa mengetahui persis kondis mereka atas penerapan PPKM.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mulai menyalurkan bantuan sosial berupa uang tunai kepada para pedagang kaki lima (PKL) dan pemilik warung kelontong sebesar Rp 1,2 juta per pelaku usaha mikro.
Pemberi bantuan ini dipusatkan di Kota Medan, Sumatera Utara, khususnya di Polrestabes Medan, Kamis (9/9/2021).
Airlangga dalam kesempatan itu mengatakan pemberian bantuan kepada para pelaku usaha mikro seperti PKL dan pedagang warung kelontong baru tahap uji coba, jika sistemnya berjalan dengan baik barulah nanti Presiden Joko Widodo yang akan me-launching program ini.
"Kalau saat uji coba sistemnya sudah baik, Bapak Presiden akan me-launching," kata Airlangga dalam video teleconference.
TERPOPULER