Suara.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menargetkan seluruh aset milik Kementerian dan Lembaga (K/L) bakal diasuransikan oleh pemerintah.
Saat ini, setidaknya sudah 51 K/L yang sudah mengasuransikan Barang Milik Negara (BMN) yang dimilikinya.
"Sekarang sudah 51 K/L dari 84 K/L kurang 34 K/L lagi ini kita kejar sampai akhir tahun," kata Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal DJKN Kemenkau Encep Sudarwan, dalam diskusi virtual, Jumat (10/9/2021).
Dirinya mencatat hingga 31 Agustus 2021, pemerintah telah mengasuransikan 4.334 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) atau aset BMN dari 51 K/L dengan premi sebesar Rp 49,13 miliar.
Adapun total nilai pertanggungan dari seluruh aset tersebut mencapai Rp 32,41 triliun.
"Tidak perlu semuanya dulu, tapi bangunan strategis, bangunan utama dulu yang diasuransikan. Mungkin enggak perlu setahun deh karena ada anggaran yang kemarin di-refocusing, ada berapa bulan kita mulai dulu," paparnya.
Ia menambahkan, saat ini pemerintah fokus untuk mengasuransikan bangunan kantor, bangunan kesehatan, dan bangunan pendidikan.
Berdasarkan kriteria tersebut, ada 58.038 unit bangunan kantor senilai Rp 128,4 triliun, 5.549 unit bangunan kesehatan senilai Rp 17,6 triliun, dan 38.193 unit bangunan pendidikan senilai Rp 41,6 triliun.
Baca Juga: Belum Diasuransikan Kemenkumham, Aset Lapas Tangerang yang Terbakar Capai Rp1,5 Miliar
