Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati angkat suara perihal langkah pemerintah yang bakal menyuntikkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebesar Rp 4,3 triliun lewat PT Kereta Api Indonesia Persero (KAI).
Menurut Sri Mulyani, awalnya proyek ini dijalankan secara bisnis ke bisnis antara BUMN dan perusahaan asal China. Namun karena situasi pandemi Covid-19 yang melanda, sejumlah perusahaan BUMN mengalami masalah dalam hal segi keuangan, termasuk KAI.
"Ini proyek KCJB yang tadinya business to business, di mana BUMN yang seharusnya memenuhi kewajiban. Namun karena PT Kereta Api mengalami pukulan dari situasi Covid, jumlah penumpang merosot tajam maka kemampuan BUMN untuk memenuhi ekuitas awal dari kereta cepat tidak bisa dipenuhi oleh mereka," kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (8/11/2021).
Namun, kata Sri Mulyani, PMN untuk KAI tidak tercantum dalam UU APBN tahun 2021. Oleh karena itu, PMN akan menggunakan Sisa Lebih Anggaran (SAL) tahun 2021.
Bersama KAI, pemerintah juga akan menyuntik Waskita Karya senilai Rp 7,9 triliun yang semula anggarannya tidak ada dalam APBN.
"Jadi PT Kereta Api yang dapatkan PMN Rp 6,9 triliun untuk menyelesaikan LRT Jabodetabek yang alami cost overrun Rp 2,6 triliun dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung untuk memenuhi kebutuhan base equity Rp 4,3 triliun," paparnya.
Sebelumnya, ekonom Senior Faisal Basri mengkritik proyek pembangunan infrastruktur Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Kritikan ini datang, setelah pemerintah mengumumkan bakal menggunakan APBN untuk membiayai sisa pembangunan proyek tersebut.
"Hentikan kereta cepat. Kita tidak mati karena itu," kata Faisal dalam webinar APBN 2022, Senin (18/10/2021).
Faisal mengemukakan, mirisnya talangan pembiayaan kereta cepat lewat APBN, berbanding terbalik dengan kebijakan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang justru menghapus 9 juta daftar orang miskin dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK) tahun 2021.
"Kereta cepat ini mau pakai SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun lalu nih, gila nggak? SILPA tahun lalu mau dipakai buat kereta cepat. Buat rakyat 9 koma sekian juta rakyat yang dapat JKN dihapus oleh Bu Risma," katanya.
Selain proyek kereta cepat yang dikritik habis Faisal Basri, pun dalam kesempatan itu, ia mengkritik rencana pemerintah yang ingin membangun sejumlah food estate di Pulau Kalimantan untuk lahan singkong.
"Negara hari begini bikin food estate menghasilkan singkong, kemahalan APBN-nya. Rakyat bisa bikin tidak pakai food estate," katanya.
TERPOPULER
