Sinergi PTPN V dan Petani Dukung Peremajaan Sawit Rakyat

Iwan Supriyatna Suara.Com
Senin, 29 November 2021 | 07:24 WIB
Sinergi PTPN V dan Petani Dukung Peremajaan Sawit Rakyat
Menteri BUMN Erick Thohir di Koperasi Unit Desa (KUD) Mojopahit Jaya, Desa Sari Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

PTPN V pun menyiapkan empat program percepatan peremajaan sawit rakyat. Pertama adalah pola single management, kedua penyediaan bibit unggul bersertifikat, ketiga kemitraan swadaya yang siap sebagai off taker, dan terakhir, pemberdayaan KUD untuk menjadi calon mitra teknis para petani.

"Semua langkah itu kita tempuh dengan satu tujuan, yaitu mensejahterakan petani sawit," tutupnya.

Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), M Abdul Ghani mengapresiasi Peremajaan Sawit Rakyat yang dijalankan PTPN V.

“Kegiatan ini merupakan dukungan penuh dari PTPN Group yang telah menjadi salah satu Program Strategis Nasional sebagai upaya Pemerintah untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit, dengan menjaga luasan lahan, agar perkebunan kelapa sawit dapat dimanfaatkan secara optimal, sekaligus untuk menyelesaikan masalah legalitas lahan yang terjadi demi peningkatan kesejahteraan petani sebagai mitra strategis,” ujar Ghani.

Ghani menambahkan bahwa peremajaan perkebunan sawit masyarakat mendesak untuk dipercepat mengingat tingginya disparitas produktivitas antara petani dan korporasi.

"Sebagai perbandingan produktivitas CPO (Crude Palm Oil) petani hanya berkisah 3 ton CPO/Ha/tahun. Sementara di perusahaan itu mencapai 5-7 ton CPO/Ha/tahun. Ini yang menjadi pertimbangan kita agar proses peremajaan perlu diakselerasi," tambah Ghani.

Ia mengatakan 212.396 Ha perkebunan sawit rakyat atau plasma yang bermitra dengan Perkebunan Nusantara Group di seluruh penjuru Indonesia menghadapi persoalan serupa. Sehingga, ia pun mendorong Holding Perkebunan Nusantara untuk terus aktif melakukan peremajaan sawit rakyat di lingkungan perusahaan yang sejak 2019 hingga 2022 mendatang ditargetkan mencapai 42.182 Ha.

Ghani menyebutkan bahwa kendala legalitas lahan, masalah birokrasi, dan sumber pendanaa, saat peremajaan berlangsung menjadi hambatan dalam program PSR. Untuk itu, ia mengatakan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) menawarkan sejumlah program yang menjadi jawaban permasalahan tersebut.

Baca Juga: Resmi! Menteri BUMN Erick Thohir Jadi Anggota Banser

Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI