Suara.com - Ribuan sopir truk yang tergabung dalam Aliansi Komunitas Sopir Indonesia (AKSI) menggelar aksi unjuk rasa untuk kedua kalinya untuk menuntut agar pemerintah pusat atau Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengkaji ulang pemberlakukan normalisasi Over Dimension Over Load atau Zero ODOL yang telah mengakibatkan hilangnya mata pencaharian untuk menghidupi keluarga mereka.
Aksi kali ini dilakukan karena menganggap Dishub Banyuwangi dan Balai Pengelola Transportasi Darat Koorsatpel Ketapang tidak memenuhi janji mereka untuk menyampaikan aspirasi penolakan Zero ODOL ini ke pemerintah pusat.
“Dishub Banyuwangi dan BPTD telah membohongi kita. Padahal mereka telah berjanji waktu demo kita yang pertama November lalu untuk menyampaikan aspirasi kita ke pemerintah pusat agar mengkaji ulang kebijakan Zero ODOL ini. Yang ada, Kadishub pada 29 Desember 2021 malah menyurati kita yang isinya mendukung kebijakan Zero ODOL ini. Makanya dalam aksi demo ini, kita ingin mempertanyakan balik mengenai nasib kita dan keluarga kita,” ujar Penanggungjawab aksi unjuk rasa sekaligus Ketua AKSI, Slamet Barokah di sela-sela aksi demo yang dilaksanakan di depan kantor Ketapang, Banyuwangi ditulis Selasa (4/1/2022).
Menurutnya, dengan adanya kebijakan Zero ODOL ini, semakin banyak truk-truk logistik yang mereka gunakan untuk mengangkut barang yang tidak bisa melakukan uji KIR.
“Artinya, akan semakin banyak sopir yang menjadi tulang punggung di keluarganya kehilangan mata pencaharian. Apalagi itu terjadi di tengah masa pandemi yang menambah susah kehidupan kami sebagai sopir logistik,” tandasnya.
Dia juga mengecewakan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas yang dianggap sedikitpun tidak peduli dengan nasib rakyatnya. Menurutnya, Ipuk tidak pernah mau menemui mereka saat melakukan aksi penolakan Zero ODOL ini.
“Bupati seakan tidak peduli terhadap nasib kami yang sudah banyak membantu perekonomian di Banyuwangi dengan mengangkut hasil-hasil bumi dan barang-barang hasil karya masyarakat Banyuwangi untuk bisa dijual ke daerah-daerah lain,” ucapnya.
Karenanya, dia berharap Presiden Jokowi mau mendengarkan keluhan mereka ini dengan meminta Kemenhub untuk mengkaji ulang kebijakan Zero ODOL.
Wahyudi, salah satu koordinator demo mengutarakan ada 13 aliansi sopir-sopir truk dari berbagai wilayah di Banyuwangi, Jember, Purworejo, Malang, Surabaya dan Bali yang ikut dalam aksi unjuk rasa kali ini.
Menurutnya, Zero ODOL ini jelas akan berdampak terhadap perekonomian nasional karena terhambatnya logistik ke seluruh wilayah di Indonesia akibat banyaknya truk-truk yang tidak bisa beroperasi akibat tidak diijinkannya uji KIR bagi truk-truk ODOL, utamanya yang sering membantu masyarakat.
Seorang ibu yang sudah menjadi sopir truk selama 9 tahun Bernama Princes juga mengeluhkan kebijakan Zero ODOL ini.
“Kebijakan ini telah memotong upah kami sebagai sopir truk. Kalau kami harus memotong truk, kami masih harus dibebani sebesar Rp 25 juta, yang mana dalam sebulan belum tentu kami mendapat uang sebesar itu,” kata ibu yang juga membawa satu anaknya untuk berunjuk rasa.
Tidak hanya itu saja, menurut Inces, sapaan akrabnya di kalangan para sopir, setelah dipotong belum tentu truknya bisa langsung dipakai, tapi harus diperbaiki terlebih dulu dan setelah itu baru bisa digunakan.
“Kalau masalah keselamatan, kami juga para sopir mengerti soal safety riding, manusia dan unit membahayakan. Tapi kami tidak mempunyai pilihan karena kami menjadi tulang punggung keluarga. Ini masalah perut. Satu orang driver bisa menanggung 3-5 orang di keluarganya,” tukas ibu yang menjadi sopir truk dari Jakarta hingga mencapai Nusa Tenggara Timur (NTT) ini.
Dia mengatakan AKSI akan terus melakukan aksi yang massif hingga ke provinsi dan pemerintah pusat jika aspirasi mereka untuk membatalkan Zero ODOL ini tidak dipenuhi.
TERPOPULER
