Suara.com - Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi memastikan selama pelaksanaan EWG G20(Employment Working Group), Indonesia juga akan terus mendorong seluruh anggota untuk bersama-sama memperjuangkan isu-isu prioritas yang diusung Indonesia.
"Indonesia dengan mengedepankan dialog yang produktif dan harmonis, juga terus mendorong terciptanya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam upaya terciptanya komitmen bersama untuk memperjuangkan tujuan prioritas Presidensi ini," ujar Anwar dalam siaran Persnya pada Kamis, (10/3/2022).
Anwar Sanusi mengatakan, selaku Presidensi G20, pihaknya ingin memastikan tidak satu pun kelompok yang tertinggal dalam berbagai program pembangunan.
Kondisi itu selaras dengan agenda SDG's dalam rangka memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal, untuk memperoleh kesempatan kerja dan pekerjaan yang layak sehingga produktivitas terus meningkat," katanya.
Lebih jauh dia mengatakan, Indonesia selaku Presidensi G20 tahun 2022 mendorong peranan G20 dalam merumuskan monitoring tools sebagai upaya penciptaan pasar kerja yang inklusif dan aksi afirmasi bagi kelompok penyandang disabilitas.
Anwar menyebut, langkah ini mendapat apresiasi dari seluruh peserta pertemuan pertama Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan (The 1st Employment Working Group/EWG) G20.
"Pada pertemuan pertama EWG, Presidensi Indonesia mendapat apresiasi dan dukungan dari Anggota G20, engagement group, maupun Organisasi Internasional dan Regional terkait, dalam isu pasar kerja inklusif dan pekerjaan layak bagi penyandang disabilitas. Presidensi Indonesia mendorong adanya monitoring tools, yaitu instrumen/alat yang diperlukan dalam memonitor perkembangan inklusivitas pasar kerja bagi angkatan kerja disabilitas, untuk dapat diterapkan pada komunitas G20," terangnya.
Anwar Sanusi menjelaskan, monitoring tools yang diinisiasi Presidensi Indonesia ini diharapkan dapat menjadi instrumen pendukung dalam rangka perumusan rencana aksi G20 yang konkret dan implementatitf, untuk mengakselerasi prinsip-prinsip integrasi penyandang disabilitas ke dalam pasar kerja, yang telah disepakati pada 2018 lalu di Argentina.
"Harapannya, perhatian utama dan keberpihakan bagi kelompok penyandang disabilitas di dalam pasar kerja dapat dipastikan, termasuk perlindungan jaminan sosial bagi mereka," pungkasnya.
Baca Juga: Kemnaker Gelar FGD Guna Meningkatkan Kesadaran Penerapan K3 di Lingkungan Kerja
