Suara.com - Geliat ekonomi masyarakat pesisir terus bertumbuh seiring hadirnya berbagai pembangunan yang digenjot Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu upaya yang dilakukan Jokowi yakni dengan merealisasikan program tol laut.
Dekan Fakultas Perikanan Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Djanib Achmad menyampaikan, program tol laut Jokowi sangat membantu kehidupan masyarakat pesisir. Lantaran mampu memperlancar arus transportasi angkutan perdagangan hingga orang.
Dia menambahkan adanya program ini mampu menyambung konektivitas antarpulau menjadi lebih efisien. Sehingga turut berimbas pada peningkatan perekonomian di kalangan masyarakat pesisir.
“Kemiskinan paling besar di wilayah pesisir, para nelayan. Kalau itu (kebijakan) mau diangkat akan mengangkat hajat hidup (masyarakat pesisir),” kata Djanib di Ternate, Maluku Utara.
Djanib memaparkan Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim terbesar di dunia mestinya bisa menjadi sebuah potensi. Potensi yang mestinya bisa membawa keuntungan besar bagi negara khususnya masyarakat.
Kondisi demikian, dia melanjutkan, dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Mulai dari sektor sosial, kebudayaan, pertanian, perikanan, hingga perairan turut terdampak positif dari program Jokowi.
“Karena kita punya potensi. Kalau itu terjadi maka eksekusi APBN dan APBD harus mengarah ke sana (kebijakan tol laut),” tutur Djanib.
Dia pun percaya Jokowi dapat terus mengoptimalkan pelaksanaan program tol laut khususnya di wilayah pesisir. Dengan begitu impian untuk menjadi negara poros maritim dunia bisa segera terlaksana.
“Kita berharap dengan kebijakan poros maritim kemudian memperkuat kebijakan semua. Kepala daerah menjadi tahu dan memiliki keinginan kuat untuk melakukan satu terobosan tentang pengelolaan perikanan dan kelautan,” pungkas Djanib.
Sejak direalisasikan Jokowi, program tersebut terus mengalami peningkatan dan perkembangan. Tol Laut Jokowi telah beroperasi menggunakan 32 kapal yang menyinggahi 114 pelabuhan, termasuk trayek Provinsi Papua dan Papua Barat.
