Ekspor CPO Dilarang, Petani Sawit Siap Gelar Aksi Serentak di 22 Provinsi

Ketiga, meminta Presiden Jokowi tidak hanya mensubsidi MGS curah, tapi juga MGS Kemasan Sederhana (MGS Gotong Royong). Dan untuk menjaga jangan sampai gagal, kami meminta memperkokoh Jaringan distribusi minyak goreng sawit terkhusus yang bersubsidi dengan melibatkan apparat TNI-Polri. 

"Kami yakin pasti clear kalau TNI-POLRI sudah dilibatkan. Contohnya saja program vaksin sukses dan cegah karhutla (kebakaran hutan dan lahan), hasilnya asap langsung hilang sejak 2015 sampai sekarang," ujar Doktor Lulusan Universitas Riau.

Keempat, Dengan segera Pemerintah membuat regulasi yang mempertegas PKS dan Pabrik MGS harus 30% dikelola oleh Koperasi untuk kebutuhan domestik, biar urusan eksport di urus oleh Perusahaan besar, sehingga kejadian saat ini (kelangkaan MGS) tidak bersifat musiman (tidak terulang lagi).

Kelima, meminta Presiden Jokowi untuk memerintahkan Menteri Pertanian usupaya merevisi Permentan 01/2018 tentang Tataniaga TBS (Penetapan Harga TBS), karena harga TBS yang diatur di Permentan 01 tersebut hanya ditujukan kepada petani yang bermitra dengan perusahaan. Padahal petani bermitra dengan perusahaan hanya 7% dari total luas perkebunan sawit rakyat (6,72 juta ha). 

"Gak masuk akal yang 93% (petani swadaya) terabaikan haknya dalam harga TBS Disbun," tegas Gulat. 

Apalagi hasil penelitian PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan, awal tahun 2022, sudah memberikan gambaran bahwa rendemen petani swadaya sudah diatas rendemen petani plasma.

Untuk kegiatan aksi ini kami sudah mengirim surat pemberitahuan ke Kapolri, Polda Metro Jaya sampai ke Kapolres di 146 Kabupaten Kota DPD APKASINDO.

Terkait rencana Aksi ini, anggota Dewan Penasehat DPP APKASINDO, T. Rusli Ahmad, SE.,MM, sangat prihatin dengan kondisi ini. Yang pasti Presiden harus segera tau kondisi ini, apalagi MGS sudah terinformasi harganya sudah turun dan tersedia ditengah masyarakat, tinggal penyempurnaan saja," ujar Rusli. 

Masalah kelangkaan MGS ini sebenarnya masalah sepele yaitu masalah di distribusi, hanya kementerian terkait sibuk menghayal “melukis langit”, jadi wajar saja Petani Sawit mengadu ke Presiden," ujar Rusli dengan tegas.

Rusli mendengar bahwa ratusan truk TBS Petani sawit akan bergerak dari beberapa provinsi sawit ke Jakarta membawa muatan TBS 5-7 ton per truk. 

"Untuk itu saya meminta kepada Ketua Umum supaya mengurungkan niat tersebut. Dan saya dengar dari Ketum DPP APKASINDO Minggu sore bahwa truk yang bergerak dari Sumatera sudah putar kepala. Namun dari laporan Ketum, sebagian masih belum dapat dihubungi. Gak kebayang jika 500 truk TBS masuk kota Jakarta dan menuangkan muatan buah sawitnya ke air mancur Bundaran HI karena muatan TBS yang dibawa sampai 2,5 juta kilogram," tutup Rusli Ahmad.