Suara.com - Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga buka suara terkait banyak pihak yang beranggapan Menteri BUMN Erick Thohir mencuri-curi kampanye saat dirinya melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren hingga ke daerah-daerah.
Menurut Arya, kegiatan yang dilakukan Erick Thohir merupakan salah satu pekerjaan utama, di mana program BUMN-BUMN yang disiapkan bisa dirasakan oleh masyarakat kelas bawah.
Ia mencontohkan, Erick Thohir memantau program yang dijalankan Holding Ultra Mikro dengan program Mekaar yang mana bisa membuat lapangan pekerjaan bagi masyarakat kelas bawah.
"Yang pasti Pak Erick itu nggak ada kampanye. Kerja terus kan kita kerja terus. Dia banyak perusahaan-perusahaannya (BUMN) yang menangani persoalan rakyat, mau nggak mau semua BUMN yang berhubungan sama ekonomi rakyat itu jadi penting," ujarnya saat berbincang dengan awak media di Kawasan Sarinah, Jakarta, Selasa (17/5/2022).
"Kerjaan-kerjaan ini yang buat dia sering turun ke bawah, masalah UMKM karena lewat Program PaDi UMKM itu selama dua tahun itu BUMN beli ke UMKM Rp 20 triliun dari 2021. Ini yang buat beliau turun banyak ke UMKM krn ingin memastikan bahwa ini penting sekali, makanya turun ke bawah." ucapnya.
Arya melanjutkan, kegiatan Erick Thohir turun ke lapangan juga atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), di mana para Menteri tidak boleh hanya bekerja di kantor saja.
Ia mengklaim, transformasi dan kinerja BUMN-BUMN juga meningkat sejak dipegang Menteri Erick. Mulai dari membentuk Bank Syariah Indonesia, melakukan merger di tubuh Pelindo, hingga membuat PTPN yang rugi menjadi untung.
"BUMN-BUMN karya yang kemarin nasibnya terjepit kaya Waskita dan lain-lain terbantu juga malah makin sehat, malah Waskita diperkirakan 2024 memiliki Ebitda paling kuat di antara karya karya. Ini kan transformasinya jalan. Kan kalau dipertanyakan sulit juga," ucap dia.
Selain itu, tambah Arya, kinerja keseluruhan BUMN juga meningkat. Dari sisi laba bersih BUMN-BUMN jika digabungkan mencapai Rp 90 triliun pada tahun 2021, naik drastis dibandingkan laba bersih tahun 2020 yang sebesar Rp 13 Triliun.
"Berarti efisiensi jalan kencang, jadi masa dilarang dia ke bawah. sampai hari ini kami tidak pernah berpikir mengenai calon presiden dan wapres," pungkas dia.
TERPOPULER
