Suara.com - Pemerintah Indonesia mengajak pemimpin negara dalam forum G20 untuk membangun ekonomi yang inklusif dengan cara memajukan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), khusus pelaku UMKM perempuan. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa 64,5 persen pemilik UMKM adalah perempuan.
"Ini menjadi potensi yang besar untuk meningkatkan peran nyata perempuan dalam pemulihan ekonomi dunia," kata Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami dalam diskusi bertajuk 'Peran Nyata Perempuan dalam Agenda G20: Pembangunan Ekonomi melalui Teknologi' di Jakarta, Selasa (31/5/2022).
Meski demikian kata Sri, fakta menunjukkan bahwa belum semua UMKM perempuan memiliki akses yang cukup ke ekosistem pembiayaan dan digital.
"Hal ini salah satunya disebabkan oleh kesenjangan akses terhadap teknologi yang dialami oleh perempuan," ucapnya.
Dia bilang, berdasarkan data Susenas (2019), akses internet untuk kaum perempuan secara konsisten mengalami kesenjangan selama periode 2016 hingga 2019. Pada 2016, pengguna internet perempuan 7,6 persen lebih sedikit dibanding laki-laki.
Selisih angka ini bergeser dimana pada tahun 2017 pengguna internet perempuan 7,04 persen lebih sedikit dibanding laki-laki, lalu menjadi 6,34 persen pada 2018 dan 6,26 persen pada 2019.
"Untuk itu, penting untuk menelisik lebih jauh akar permasalahan, tantangan dan peluang perempuan dalam membangun ekonomi digital yang inklusif," ucapnya.
Sehingga, ke depannya peran perempuan lebih banyak terlibat di berbagai sektor terutama pengembangan dan pemajuan UMKM di Indonesia.
"Jadi kami membahas bagaimana pemberdayaan perempuan lewat pemajuan akses terhadap teknologi mampu meningkatkan ketangguhan perempuan di masa pandemi."
