Suara.com - Kementerian BUMN mengajukan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 73,26 triliun kepada 10 BUMN pada tahun 2023. Nilai tersebut terdiri dari PMN Tunai sebesar Rp 69,82 triliun dan PMN non Tunai Rp 3,44 triliun.
Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury mengatakan, PMN tunai diberikan ke PT PLN (Persero) sebesar Rp 10 triliun yang digunakan untuk pembangunan program kelistrikan.
PMN tunai juga diberikan ke Holding BUMN pertahanan atau Defend ID sebesar Rp 3 triliun yang diperuntukkan membangun fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, amunisi, medium tank, kendaraan tempur dan modernisasi senjata.
"ID Food juga mendapatkan PMN Tunai sebesar Rp 2 triliun untuk memperbaiki struktur permodalan," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (7/6/2022).
Sedangkan, PMN non tunai diberikan kepada Defend ID dan ID Food yang masing-masing sebesar Rp 0,8 triliun dan Rp 2,6 triliun.
Sementara, Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan, PMN terbesar akan disalurkan ke PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 30,56 triliun yang diperuntukkan membangun lanjutan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Menurutnya, nilai PMN Hutama Karya ini lebih rendah dibandingkan pengajuan awal yang sebesar Rp 36,78 triliun.
"Hal ini, dikarenakan optimasi pendanaan dari kerja sama Asset Recycling jalan tol dengan INA," kata dia.
Pria yang akrab disapa Tiko ini melanjutkan, PMN juga diberikan ke Holding Aviasi dan Pariwisata sebesar Rp 9,5 triliun yang digunakan untuk permodalan, hingga pengembangan infrastruktur aviasi, serta penyelesaian pembangunan KEK Mandalika.
Kemudian, Holding BUMN Asuransi atau IFG juga mendapatkan PMN sebesar Rp 6 triliun untuk penugasan penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo.
"Selain itu, KAI juga diusulkan mendapatkan BUMN Sebesar Rp 4,1 triliun untuk setoran modal dalam penambahan pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung," ucap dia.
Lalu, papar Tiko, pemerintah juga akan menyuntikan modal ke PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebesar Rp 3 triliun untuk pengembangan usaha. Ia menambahkan, Perum Damri juga akan disuntikkan PMN sebesar Rp 0,87 triliun untuk penugasan rute perintis dan reformasi armada menjadi bus listrik di Jakarta, Medan, Surabaya.
"Terakhir, Airnav sebesar Rp 0,79 triliun terkait persetujuan Singapura untuk ruang udara yang di atas Sumatera butuh peningkatan kapasitas radar, sehingga memang ini butuh investasi radar baru agar bisa cover kawasan udara yang cukup luas. Airnav juga cukup besar dampak cashflow akibat pandemi sehingga perlu ada cash flow pembelian capex radar," imbuh dia
TERPOPULER
