Suara.com - Zulkifli Hasan, yang baru saja dilantik menjadi Menteri Perdagangan (Mendag) menggantikan Muhammad Lutfi, berjanji akan segera menyelesaikan seluruh persoalan di sektor perdagangan yang hingga kini belum kelar, salah satunya soal minyak goreng (migor).
Zulhas sapaan akrabnya mengatakan bahwa saat ini prioritas utama yang akan dilakukan adalah menyempurnakan kebijakan menteri pendahulunya.
"Pertama saya apresiasi dulu apa yang sudah dikerjakan Pak Lutfi, sekarang Pak Luhut di bawah Presiden juga kalau kita bersama-sama migor yang lama nggak selesai itu saya kira mudah mudahan dengan cepat kita selesaikan ketersediaan dan harganya terjangkau," kata Zulhas di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (15/6/2022).
Ketua Umum PAN ini melanjutkan, penugasan baru yang diberikan Presiden Jokowi merupakan tanggung jawab yang besar, sehingga amanat tersebut mesti dijalankan dengan sebaik-baik mungkin.
"Penugasannya itu, tolong Pak Zul dengan background Pak Zul yang suka turun ke bawah, mengerti mikro, mengerti retail detail soal pangan ketersediaan dan lain-lain itu diyakini kepercayaan besar dari presiden saya bisa menyelesaikan dengan baik makanya itu ketersediaan pangan penting sekali," katanya.
Zulkifli Hasan secara resmi dilantik Jokowi sebagai mendag yang baru menggantikan Muhammad Lutfi. Keberadaan Zulkifli Hasan pun disambut segudang permasalahan sektor perdagangan yang harus segera dibenahi.
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan setidaknya ada enam isu terkait perdagangan yang harus segera diselesaikan dengan cepat.
Pertama soal, rantai distribusi pangan, dia bilang masalah ini sangat klasik dan terus terjadi di sektor pangan nasional. Terbaru kata dia adalah mahalnya harga minyak goreng.
"Pertama, menyelesaikan masalah rantai distribusi pangan khususnya minyak goreng," kata Bhima saat dihubungi suara.com, Rabu (15/6/2022).
Baca Juga: Janji Tumpas Masalah Migor Usai Geser M Lutfi, Zulhas: Kasihan Rakyat Kalau Tidak Diselesaikan
Kedua, soal melakukan pembersihan di internal Kementerian Perdagangan (Kemendag), khususnya pejabat yang menangani izin ekspor impor pangan. Karena beberapa waktu lalu salah satu Dirjen Kemendag menjadi tersangka dalam kasus minyak goreng.
Ketiga, melakukan sinkronisasi data dengan lembaga lain sehingga kebijakan lebih terintegrasi.
Keempat, memperluas pasar ekspor ke negara alternatif melalui intelijen pasar dan koordinasi dengan atase perdagangan maupun kedutaan besar di negara potensial.
Kelima, melakukan evaluasi perjanjian perdagangan bebas yang merugikan daya saing Indonesia.
Kemudian, keenam mengatur porsi barang impor di e-commerce, antara produk dalam negeri dan luar negeri.
