Transisi Energi Butuh Biaya Besar, B20: Harus Adil dan Terjangkau

Suara.com - Transisi energi menjadi salah satu topik yang paling sering dibicarakan dalam forum global, termasuk di G20 Indonesia mendatang. Berdasarkan publikasi Inventing Tomorrow's Energy System dari PwC, transisi energi memerlukan perumusan strategi baru yang inovatif, didukung modal dan regulasi serta model bisnis guna menciptakan nilai baru.

B20 Indonesia Energy, Sustainability and Climate Task Force (ESC TF) telah menekankan pentingnya mempercepat transisi ke penggunaan energi yang berkelanjutan sebagai faktor kunci dalam mencegah bencana pemanasan global dan perubahan iklim.

Juru Bicara B20 Indonesia Shinta Kamdani mengatakan, terus mendorong kolaborasi dalam menyongsong transisi energi yang adil untuk mencapai satu visi pertumbuhan ekonomi yang adil dan inklusif dan berkelanjutan.

“B20 Indonesia bertujuan untuk menyoroti lebih jauh pentingnya pasokan energi bersih dan berkelanjutan di masa depan. ESC TF telah merumuskan secara komprehensif kebutuhan dan cara untuk mempercepat transisi energi yang berkelanjutan, adil dan terjangkau serta untuk mengatasi kelangkaan energi," kata Shinta saat membuka side event ESC TF secara hibrida dikutip Kamis (18/8/2022).

Dalam acara bertajuk 'Accelerating the Transition to Sustainable Energy Use' yang diselenggarakan oleh PwC Indonesia sebagai Knowledge Partner B20 Indonesia, Shinta meyakini rekomendasi kebijakan dari ESC TF ini memuat kunci-kunci utama bagaimana penggunaan energi masa depan menjadi efisien dan berkelanjutan.

Shinta menegaskan perlunya kolaborasi yang kuat antara sektor publik dengan sektor swasta di seluruh dunia untuk memitigasi kendala dan kekhawatiran dalam transisi energi termasuk akses ke energi bersih, dukungan pendanaan dan teknologi.

B20, lanjut Shinta, menggandeng erat L20 yang menekankan bahwa transisi energi harus memperhatikan masyarakat luas dan sedang mengembangkan rekomendasi untuk mengurangi dampak keuangan dan mengatasi hilangnya mata pencarian akibat transisi energi.

“Sebagai Presidensi B20-G20, Indonesia memiliki kesempatan untuk membangun gerakan internasional yang lebih kuat di transisi energi menuju masa depan energi yang berkelanjutan melalui lebih banyak menjalin kerjasama," paparnya.

Selain itu, B20 Indonesia juga menaruh perhatian yang kuat pada ketahanan energi. Shinta menyoroti konstelasi geopolitik dan geoekonomi yang bisa menciptakan ketidakpastian terhadap produksi dan konsumsi energi sehingga perlu kolaborasi dan partisipasi untuk membangun ketahanan energi di masa mendatang, terutama energi baru terbarukan.

B20 Indonesia, kata Shinta, meminta dukungan dan kolaborasi semua kepala negara dan pebisnis dunia, untuk mencapai pemulihan ekonomi dan menghadapi krisis global, salah satunya melalui legacy dan rekomendasi kebijakan yang akan dibawa ke KTT G20.

Presidensi B20 Indonesia juga, sambung Shinta, menyoroti beberapa legacy program yang berpotensi besar bisa dilakukan kolaborasi.

Pertama terkait The Carbon Center of Excellence untuk menavigasi topik perdagangan karbon melalui pusat pengetahuan dan pusat berbagi praktik terbaik.

Kedua, menginisiasi Global Blended Finance Alliance untuk SDGs sebagai salah satu terobosan dalam pendanaan yang merupakan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga filantropi, akademisi dan pemangku kebijakan lainnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan transisi energi harus dilakukan dalam upaya menghindari dampak dari perubahan iklim yang mengakibatkan bencana global.

Namun, kata Arsjad, terdapat kesenjangan pembiayaan antara negara maju dan berkembang dalam upayanya mengatasi perubahan iklim.

“Kesenjangan pembiayaan ini perlu diatasi melalui kolaborasi bersama antara negara maju dengan negara berkembang," kata Arsjad.

Selain persoalan pembiayaan, transfer pengetahuan dan teknologi juga diperlukan untuk membangun kapabilitas dan adopsi teknologi baru dalam bidang energi hijau serta digitalisasi di negara-negara berkembang.

Arsjad mengajak semua pihak untuk ambil bagian dalam pengembangan ekonomi dan menahan laju emisi yang kian hari makin memprihatinkan. Untuk transisi energi menuju net zero emission pada 2060, Indonesia hingga saat ini masih membutuhkan investasi sekitar US$25 miliar per tahun.

Komitmen dan target itu bisa tercapai melalui kolaborasi yang kuat antara sektor swasta dan publik serta pihak internasional untuk membangun lingkungan hijau.

“Indonesia telah terbukti memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar di pembangkit listrik tenaga air, panas bumi, angin dan tenaga surya dan itulah jalan kami harus memilih. Indonesia adalah masa depan energi terbarukan pemasok terbesar di Asia Tenggara dan dunia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Arsjad mengatakan KADIN Indonesia sebagai sebagai perwakilan dunia bisnis memiliki peranan sentral untuk membantu mendorong Indonesia mencapai komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) dan berkomitmen untuk menjadi Net Zero Organization pada 2060. Terkait inisiatif Net Zero, KADIN Indonesia kata Arsjad memiliki Net Zero Hub.

Inisiatif KADIN Net Zero Hub ini memiliki peran sentral untuk mengajak setiap perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan pemimpin di Indonesia, untuk turut membuat komitmen nol emisi.

"KADIN Net Zero Hub akan memiliki tiga aspek kunci. Pertama, sebagai inisiatif strategis KADIN. Kedua, sebagai pusat publikasi KADIN terkait net zero. Ketiga, sebagai jembatan antara dunia usaha dengan pemerintah untuk mencapai net zero, sekaligus peluang untuk menciptakan nilai tambah," katanya.