Harga BBM Naik, Pengamat: Pengelolaan Subsidi Pemerintah Salah

Suara.com - Keputusan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada akhir pekan lalu dinilai sebagai pengelolaan anggaran subsidi yang salah.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies, Ubedilah Badrun.

"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus digunakan sebesar besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Jadi pemanfaatan kekayaan alam ini harus kembali ke rakyat dalam bentuk subsidi. Jadi sebetulnya subsidi ini jangan jadi beban," kata Ubedilah saat ditemui di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (8/9/2022).

Tapi sayangnya kata dia, paradigma para penguasa negeri ini melihat bahwa anggaran subsidi adalah sebuah beban yang harus dihilangkan bahkan ditiadakan.

"Sehingga kalau subsidi sampai dikurangi itu artinya pengelolaan kekayaan negara salah, jadi argumennya keliru," katanya.

Ubedilah juga menyoroti pernyataan pemerintah yang menyebut bahwa selama ini penikmat anggaran subsidi adalah kelompok orang kaya.

"Subsidi tidak tepat sasaran, itu juga argumennya salah, kenapa bertahun-bertahun baru sekarang ini," tanya Ubedilah.

Menurutnya kenaikan harga BBM ini bisa dihindari jika pemerintah benar-benar memikirkan nasib rakyat.

"Karena kan memang ada beberapa proyek mercusuar yang seharusnya bisa dihilangkan atau minimal bisa ditahan dulu," katanya.

Infografis riwayat kenaikan harga BBM di era Jokowi. [Suara.com/Ema Rohimah]

"Masa sih harus lebih mementingkan proyek IKN dari pada derita rakyat kan itu keliru dan argumennya parah," tambah Ubedilah.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tampak geram melihat data bahwa hampir sekitar 80 persen anggaran subsidi Pertalite dinikmati orang berkocek tebal alias mampu.

"Dari subsidi Pertalite Rp93,5 triliun ini 80 persen dinikmati oleh rumah tangga yang relatif mampu bahkan sangat kaya," kata Sri Mulyani dalam konferensi persnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/8/2022).

80 persen tersebut lanjut Sri Mulyani setara dengan Rp60 triliun lebih, artinya anggaran subsidi Pertalite ini hampir seluruh dinikmati orang pemilik mobil. Sementara sisanya sebesar 20 persen hanya dikonsumi oleh pemilik motor.

Sementara untuk konsumsi Solar, penikmat subsidi ini lebih gila lagi, karena hampir 95 persen dinikmati orang kaya, sementara sisanya 5 persen baru orang miskin.