Suara.com - Energy Watch Indonesia (EWI) meminta pemerintah untuk kembali memikirkan pembahasan rumusan dalam Rancangan Undang Undang (RUU), terutama pada skema penggunaan infrastruktur listrik negara secara bersama atau power wheeling.
Pengamat Energi dari Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean, menjelaskan lewat skema power wheeling dalam RUU EBT itu justru memberikan kesempatan seluas luasnya bagi swasta untuk menjual listrik ke masyarakat.
Padahal, harusnya listrik sebagai kedaulatan negara tidak boleh diliberalisasi. Dampaknya, kata dia, malah akan menghancurkan negara dalam hal ini BUMN.
"Kalau saya melihatnya, ini permasalahannya terkait penguasaan negara terhadap hajat hidup orang banyak yang seharusnya dikuasai oleh negara. Jika ada skema power wheeling berarti negara tidak menjalankan amanat konstitusi," ujar Ferdinand kepada wartawan di Jakarta, Senin (7/11/2022)
Dia melanjutkan, dengan membebaskan pihak swasta untuk bisa memakai infrastruktur kelistrikan yang ada maka sama saja dengan memanfaatkan aset negara. Karena, bilang Ferdinand, selama ini infrastruktur memakai investasi yang tidak sedikit, dan mayoritas bersumber dari anggaran negara.
"Dampak besarnya ini banyak. Baik secara aturan dan bisnis, harusnya pemerintah tidak mengusulkan apalagi memberikan infrastrukturnya ke swasta," jelas dia.
Ferdinand juga meminta DPR tidak serta merta mengesahkan RUU EBT ini. Ia menilai, pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan ini.
"Pemerintah salah kaprah. Ini bukan soal matematika. Tetapi pemerintah harus tunduk aturan konstitusi kita. Kalau ini disahkan, ini bertentangan dengan konstitusi kita," pungkas Ferdinand.
Baca Juga: Pengamat Minta Pemerintah Segera Umumkan Golongan Warga yang Berhak Terima BBM Subsidi
