Bangun Papua Tak Cukup Fisik, Warga Ingin Ada Rasa Aman dan Damai

Suara.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pembangunan di Tanah Papua tidak cukup hanya berorientasi pada pemerataan infrastruktur dan peningkatan ekonomi. Perdamaian, rasa aman, serta keterlibatan masyarakat lokal harus menjadi fondasi utama pembangunan di wilayah tersebut.

Menurut Ribka, masyarakat Papua memiliki harapan mendasar agar kehidupan yang damai dapat terwujud. Karena itu, agenda pembangunan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menghargai keragaman sosial dan budaya di Tanah Papua.

"Masyarakat Papua menginginkan ada perdamaian," ujar Ribka dalam keterangnya, Sabtu (11/7/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam momentum peringatan Hari Pahlawan. Ribka menilai semangat perjuangan para pahlawan perlu diterjemahkan melalui pembangunan yang memberikan kesempatan, perlindungan, dan kesejahteraan secara merata bagi seluruh masyarakat, termasuk warga Papua.

Ia menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang memperhatikan aspek geokultural, melibatkan banyak aktor, serta dibangun berdasarkan kebutuhan dan kondisi nyata masyarakat setempat.

Dari sisi sosial budaya, Papua memiliki keragaman suku, bahasa, adat istiadat, dan struktur sosial. Kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam merancang kebijakan agar program pembangunan tidak hanya seragam dari pusat, tetapi juga sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.

Tantangan geografis juga tidak bisa diabaikan. Wilayah pegunungan, pesisir, kepulauan, perkotaan, hingga perbatasan memiliki persoalan berbeda, mulai dari konektivitas, distribusi logistik, transportasi, hingga akses terhadap pelayanan publik.

Ribka juga menilai pembangunan Papua tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Keterlibatan TNI-Polri, tokoh adat, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat diperlukan agar setiap pemangku kepentingan memiliki peran dalam proses pembangunan.

"Kalau ini semua sudah terjadi, semua merasa bahwa sudah terwadahi, ada peran, ada kontribusi dari masing-masing sektor atau masing-masing stakeholders," ungkapnya.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor harus berjalan beriringan dengan kesinambungan antara perencanaan dan pelaksanaan program.

Aspirasi masyarakat yang telah dihimpun pemerintah harus benar-benar menjadi dasar kebijakan, bukan sekadar formalitas dalam proses perencanaan.

Dalam hal ini, penguatan otonomi khusus (Otsus) Papua juga dinilai menjadi instrumen penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan.
Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat koordinasi agar kebijakan afirmasi berjalan selaras dan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dapat dimanfaatkan secara optimal.

"Bagaimana kita memberikan visi kepada daerah, kewenangannya sudah ada, kemudian bagaimana pemanfaatannya, semua kembali pada Pemda. Ini menjadi titik pertama untuk perubahan pembangunan," jelas Ribka.

Melalui pendekatan yang inklusif, Ribka berharap pembangunan Papua tidak hanya menghasilkan kemajuan fisik, tetapi juga menghadirkan perdamaian, rasa aman, dan kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Semangat Hari Pahlawan, menurutnya, harus diwujudkan melalui pembangunan yang menghargai keberagaman dan memberikan ruang bagi masyarakat Papua untuk terlibat menentukan arah masa depannya.