Suara.com - Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mempertanyakan strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pemenuhan kebutuhan garam nasional yang tinggi, berkaca pada 2022 lalu yakni sebesar 4,4 juta ton.
"Terbitnya PP nomor 126 th 2022 tentang percepatan pembangunan pergaraman nasional, dimana kebutuhan garam nasional masih sangat tinggi sebanyak 4,4 juta ton pada tahun 2022, sementara produksi garam pada 2021 hanya mampu 863.000 ton. Bagaimana langkah konkrit KKP untuk meningkatkan produksi garam nasional agar impor dapat berkurang," ujar dia dalam rapat kerja DPR RI Komisi IV bersama KKP pada Selasa (17/1/2023).
Ia menyebut, dengan sumber daya yang ada di Tanah Air, kualitas garam dalam negeri sudah cukup bagus dan cukup, tidak lebih rendah dengan kualitas garam impor.
"Contoh di Lampung ada suatu pulau bisa memproduksi garam yang bagus tapi ongkos lautnya yang mahal. Dari pulau itu ke darat, kemudian angkut. Bahkan, kandungannya mencapai 99 persen lebih. Kendalanya cuma satu transportasi terlalu mahal, makanya kita kalah dengan garam impor," ujarnya.
Meski terkendala ongkos mahal, lanjut dia, kandungannya mencapai 99 persen lebih dan bagus sekali untuk bahan baku obat-obatan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono saat memaparkan rencana kerja 2023, pihaknya bakal menggenjot produksi garam dalam negeri agar tercapai 1,5 juta ton.
