Surplus Perdagangan RI 2022 Capai 54,46 Miliar Dolar AS, Kinerja Mendag Zulhas Diapresiasi

Suara.com - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Harris Turino, SH mengapresiasi kinerja Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan atau biasa disapa Zulhas yang berhasil membawa surplus perdagangan RI tahun 2022 hingga mencapai 54,46 miliar USD.

Hal tersebut disampaikan Harris sapaanya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan RI Zulhas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.

“Apresiasi atas kinerja Menteri Perdagangan bahwa Surplus Perdagangan tahun 2022 mencapai USD 54,46 milyar dan ini terbesar sepanjang sejarah perjalanan Republik Indonesia,” ujar dia.

Ia juga memberikan respons positif atas keberhasilan Mendag Zulhas yang membuat total ekspor RI tahun 2022 mencapai USD 291,98 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 26,07% dibandingkan tahun 2021.

“Kinerja perdagangan luar negeri di tahun 2023 juga mengalami surplus sebesar total USD 9,36 miliar di mana Januari 2023 surplus USD 3,88 miliar dan Februari 2023 surplus sebesar USD 5,48 miliar,” ungkap dia.

Ia juga menyambut baik langkah dicabutnya larangan bagi Bulog untuk membeli gabah dari petani di harga patokan yang ditentukan. Menurutnya, dengan dicabutnya larangan tersebut Kini Bulog boleh membeli gabah petani pada harga yang lebih tinggi.

“Di satu sisi ini akan meningkatkan kesejahteraan petani padi dan di sisi yang lain bisa mengurangi impor beras. Kesejahteraan petani diharapkan meningkat dan pemerintah tetap bisa mengendalikan inflasi beras dengan Bulog menjual berasnya pada harga subsidi,” tegas dia.

Meski demikian, Ia pun mengingatkan, agar Ketua Umum PAN ini tetap memwaspadai penurunan kinerja ekspor dari pasar-pasar tradisional seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang dan Tiongkok yang diprediksi banyak pihak.

“Maka Pemerintah harus mulai mempersiapkan diri dengan membuka pasar-pasar non tradisional seperti Afrika Barat, Afrika Utara dan Timur Tengah (Middle East and North Africa – MENA), Amerika Latin dan Mexico. Di pasar non tradisional ini peranan Pemerintah akan lebih dominan,” pungkasnya.