Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta semua perusahaan wajib untuk membayarkan tunjangan hari raya atau THR ke karyawan. Menaker telah menyiapkan sanksi bagi perusahaan yang bandel tidak membayarkan THR pada tahun ini.
Adapun, pemberian sanksi bagi perusahaan yang tak bayarkan THR tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Terdapat empat sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan, pertama berupa teguran tertulis, kedua pembatasan kegiatan usaha, ketiga penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan keempat pembekuan kegiatan usaha.
"Kita semua berharap pengenaan sanksi ini tidak terjadi. Oleh karena itu saya minta perusahaan untuk patuh terhadap regulasi yang ada," ujar Ida dalam konferensi pers yang dikutip, Rabu (29/3/2023).
Menaker kembali menegaskan, THR merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan pengusaha ke pekerja atau buruh.
"THR merupakan kewajiban bagi pengusahan ke buruh, saya minta kepada semua perusahaan menjalankan aturan ini," kata dia.
Kemudian, Menaker juga meminta kepada perusahaan agar membayarkan THR pada H-7 sebelum lebaran. Pada tahun ini, para perusahaan juga diingatkan untuk membayarkan THR secara penuh.
"THR Wajib dibayarkan 7 hari sebelum hari keagamaan, Harus dibayar penuh tidak boleh dicicil," ucap dia.
Baca Juga: Menaker Ida: THR Tidak Boleh Dicicil, Paling Lambat Diberikan 7 Hari Sebelum Lebaran
