Suara.com - Tiga bakal calon presiden; Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan; beradu gagasan terkait keuangan dan ekonomi dalam diskusi panel di Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (13/7/2023).
Poin-poin utama gagasan soal keuangan dan ekonomi penting bagi kandidat presiden menyongsong era pemulihan ekonomi pasca C0vid-19. Di samping itu, pemindahan ibu kota negara juga menjadi bahasan yang krusial terkait sumber-sumber ekonomi yang ada.
Berikut poin-poin utama yang disampaikan dalam pidato Ganjar, Prabowo, dan Anies terkait keuangan dan Ekonomi.
Ganjar Pranowo
Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menyampaikan poin-poin penting terkait keuangan dan ekonomi dalam pidatonya. Berikut beberapa poin pentingnya.
1. Potensi Ekonomi Hijau di IKN
Ganjar menyinggung soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) tidak sekadar sebagai pembangunan infrastruktur, tetapi juga mengubah pola pikir masyarakat Indonesia. di IKN nanti, Ganjar percaya akan ada pengembangan ekonomi hijau dan biru. Namun, dengan catatan sumber daya di Kalimantan dikelola dengan baik.
2. Pemberantasan Korupsi
Komitmen akan perbaikan ekonomi erat kaitannya dengan pemberantasan korupsi. Di sini, masyarakat harus yakin jika pemerintah mampu memberantas karakter-karakter korupsi. Dengan demikian, pelayanan yang baik kepada masyarakat bisa dicapai.
Prabowo Subianto
Prabowo Subianto banyak memuji kebijakan yang digagas Presiden Jokowi untuk memajukan ekonomi Indonesia. Berikut adalah beberapa rinciannya.
1. Hilirisasi Industri
Prabowo mengatakan langkah Jokowi untuk melakukan hilirisasi industri nikel dan sawit. Langkah ini membuat dua komoditas tersebut mampu mengerek pendapatan nasional. Di industri nikel misalnya, hilirisasi membuat pendapatan naik hingga 20 kali lipat. Sementara itu, olahan kelapa sawit bisa manaikkan pendapatan hingga 79 kali. Langkah hilirisasi ini menjadi kebijakan yang sangat berani di mata Prabowo karena Jokowi memutuskannya di bawah tekanan negara lain.
2. Kebijakan Penangkapan Ikan Bagi Nelayan
Kebijakan penangkapan ikan bagi nelayan tanah air juga turut menjadi perhatian Prabowo. Dia memaparkan ada negara yang meminta nelayan Indonesia tak mengambil banyak ikan di laut sendiri sebagai syarat diterimanya kunjungan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Hal ini merupakan sebuah anomali bagi Prabowo karena wilayah penangkapan nelayan Indonesia ada di negara sendiri.
