REGIONAL:
Suara.com - Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dengan tegas menolak adanya pemimpin baru yang akan melakukan perubahan di segala lini. Bahkan, Menko Luhut meminta presiden terpilih bisa melanjutkan program yang sudah ada.
Menanggapi hal tersebut, Juru bicara capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Surya Tjandra menilai, narasi penolakan Menko Luhut itu tak perlu diulang di setiap kesempatan.
Dia memastikan, tidak benar jika Anies Baswedan menjadi presiden, maka akan mengubah program dan kebijakan yang ada.
"Setiap pergantian pemerintahan pasti akan ada kerja dan program yang harus berlanjut, dan Anies membuktikan itu di DKI Jakarta. Perubahan dibutuhkan karena faktanya, bahkan dari berbagai program 'yang harus dilanjutkan' versi LBP itu bukan tanpa masalah," ujarnya yang dikutip Rabu (26/7/2023).
Surya Tjandra memberi contoh, program yang dilanjutkan Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta yaitu Digitalisasi. Menurut dia, hampir pelayanan publik di DKI Jakarta berbasi digital.
Apalagi, saat dirinya menjadi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN), Surya dengan Anies juga melakukan terobosan dengan menggabungkan data pembangunan berbagai dinas Pemprov DKI Jakarta dengan data ATR/BPN.
"Ini adalah terobosan penting dari kebijakan satu peta, yang sesungguhnya dicanangkan Pemerintah sejak awal Presiden Jokowi berkuasa, tetapi tidak juga terlaksana sampai sekarang. Baru DKI di bawah Anies yang melaksanakannya secara konkret, dan menjadi model
untuk daerah lain," tutur dia.
Selain itu, Surya melanjutkan, perubahan yang berhasil dilakukan dari kebijakan sebelumnya yaitu program pembangunan berbagai RPTRA (ruang publik terpadu ramah anak).
Dia menerangkan bahwa, sebenarnya program RPTRA itu berasal dari Jokowi saat menjadi Gubernur, tetapi Anies justru berinovasi agar RPTRA bisa mengatasi banjir di Jakarta.
"Setelah banjir surut ia pun kembali ke fungsi awalnya. Ini bisa dilihat di RPTRA Tebet Eco Park, misalnya, yang belum lama ini juga menang penghargaan dari Presiden Singapura untuk desainnya. Ini hanya contoh keberlanjutan program pemerintah sebelumnya yang diperbaiki dengan serius oleh Anies Baswedan," kata dia.
Kemudian, Surya Tjandra menuturkan, Anies juga kerap bercerita dalam suatu kesempatan terkait utang BUMN yang mulai menggunung kekinian. Anies, bilang dia, selalu menyoroti hal tersebut, di mana tidak seharusnya tidak menggarap semua infrastruktu pemerintah.
"BUMN perlu didudukkan kembali ke perannya sebagai 'agent of development', tidak bekerja berbasis utang yang membebani rakyat, yang juga rawan bancakan," cetusnya.
Atas hal ini, Surya menegaskan, Anies Baswedan juga memiliki pemikiran yang sama dengan Luhut, di mana program yang baik buat masyarakat harus dilanjutkan.
"Pak Anies percaya pentingnya pemisahan antara pengambil kebijakan dengan pengusahanya, ini penting untuk mencegah konflik kepentingan yang berlarut seperti sekarang. Ini juga penting agar negeri ini tidak diurus a la mafia, di mana ketika Anda terperosok ke dalam masalah, Anda ada di dalamnya, dan tidak ada lagi jalan keluar," tutup Surya.
TERPOPULER