Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dilakukan tanpa adanya jaminan atau agunan.
Usulan ini kata Jokowi sudah disampaikan langsung ke kepada otoritas terkait.
"Saya masih mendorong terus kepada menteri, kepada OJK, kepada BI agar kalau bisa urusan kredit KUR ini tanpa agunan," kata Jokowi dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional HIPMI ke-XVIII di ICE BSD, Tangerang, Kamis (31/8/2023).
Jokowi beralasan penyaluran KUR tanpa agunan ini memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha kecil atau UMKM.
Penyaluran KUR tanpa agunan, kata Jokowi bisa dilakukan dengan menggunakan sistem credit scoring yang saat ini sudah diterapkan disejumlah negara di dunia.
"Mestinya harus menggunakan sistem credit scoring, mestinya seperti itu, karena sudah 145 negara untuk UMKM itu menggunakan sistem credit scoring, melihat skornya, melihat karakternya baik nggak, beri Rp 500 juta, beri Rp 300 juta, beri Rp 100 juta, mestinya seperti itu," tuturnya.
Dengan semua KUR tanpa agunan, diyakini akan memberikan peluang kemudahan kepada para pelaku UMKM dalam mendapatkan pembiayaan khususnya bagi yang baru memulai.
"Karena pengusaha-pengusaha muda yang baru berangkat untuk masuk ke dunia usaha biasanya belum memiliki aset, belum memiliki collateral, belum memiliki agunan. Jadi kalau peluang diberikan dengan sistem credit scoring, itu akan lebih memudahkan dan ini akan terus saya dorong," ucapnya.
Jokowi menyebut jatah KUR tahun ini mencapai Rp 460 triliun dengan bunga 6% dan maksimal pinjaman Rp 500 juta. Dia mendorong agar OJK dan BI terus mensosialisasikan agar anggaran yang sudah ada bisa tersalurkan semua.
Baca Juga: Jokowi Pasang Badan soal LRT Jabodebek Alami Banyak Gangguan: Jangan Bully Produk Sendiri
"Kuota Rp 460 triliun ini harus habis, jangan ada yang tersisa karena bunganya hanya 6%, tapi memang betul-betul hanya untuk UMKM," ucapnya.
