Indonesia Dapat Utang Rp7,6 Triliun dari ADB Demi Reformasi

Suara.com - Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui pinjaman sebesar $500 juta atau setara Rp7,6 triliun pada tanggal 22 September untuk mendukung agenda pembangunan Indonesia dan prioritas reformasi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung investasi, mengurangi hambatan perdagangan, dan meningkatkan skala usaha.

Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga mengatakan untuk mencapai status negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045, pemerintah mengantisipasi bahwa produk domestik bruto Indonesia harus tumbuh setidaknya 6,0% per tahun, jauh di atas rata-rata sebelum pandemi sebesar 5,3%.

"Indonesia mengalami kemajuan yang baik dalam pemulihan pandemi COVID-19, namun reformasi struktural yang berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan potensi pertumbuhannya dengan merangsang investasi, penciptaan lapangan kerja, perbaikan iklim usaha, dan perdagangan," kata Jiro seperti dikutip dari laman ADB Senin (25/9/2023).

Pinjaman untuk sub program kedua dari tiga sub program Program Daya Saing, Modernisasi Industri, dan Percepatan Perdagangan (CITA) ini melanjutkan keberhasilan sub program pertama yang disetujui pada Oktober 2021.

Pemerintah Indonesia telah melakukan serangkaian tindakan untuk memperbaiki iklim investasi, sebagaimana disepakati dalam subprogram 2. Persetujuan izin usaha telah dilakukan lebih cepat melalui pembaruan pendekatan berbasis risiko yang bersifat pengajuan tunggal secara online, yang mengintegrasikan tingkat nasional, subnasional, dan nasional, proses kementerian.

Selain itu, untuk menarik lebih banyak investasi dan mendukung transisi Indonesia menuju perekonomian rendah karbon, pemerintah memperdalam reformasi subprogram 1 dan, antara lain, mendorong investasi pada efisiensi energi dan menciptakan lingkungan yang mendukung lebih banyak investasi ramah lingkungan. Investasi asing langsung untuk pembuatan baterai kendaraan listrik juga disetujui, termasuk penandatanganan lima kontrak bernilai tinggi, yang diharapkan dapat menciptakan setidaknya 49.000 lapangan kerja.

Untuk meringankan hambatan perdagangan, pemerintah menerapkan tiga sistem baru di bawah Rencana Induk Ekosistem Logistik Nasional (2020–2024) untuk menghubungkan sektor publik dan swasta dalam rantai logistik secara digital, termasuk meluncurkan platform pembayaran online untuk layanan logistik dengan enam bank yang menerapkan sistem pembayaran online. sistem operasi tunggal untuk operator pelabuhan. Sistem tunggal nasional ditingkatkan dan daya saing pengadaan pemerintah diperkuat.

Sebagai bagian dari upayanya untuk meningkatkan skala perusahaan, pemerintah memperbaiki ekosistem kewirausahaan dan meningkatkan kapasitas perusahaan agar lebih berorientasi ekspor dan teknologi, khususnya perusahaan yang dimiliki oleh perempuan yang seringkali tidak sepenuhnya sadar atau tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. . Sebuah sistem terpilah berdasarkan jenis kelamin yang terintegrasi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah telah dibentuk, yang akan digunakan untuk melacak, menganalisis, dan melaporkan kinerja usaha milik perempuan.

"Reformasi kebijakan di bawah program ini akan membantu Indonesia menarik lebih banyak investasi, termasuk dalam bisnis ramah lingkungan dan berkelanjutan, mengurangi hambatan perdagangan, dan memberdayakan perusahaan lokal," pungkasnya.