Suara.com - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyebut, pembangunan awal kereta cepat Light Rail Transit (LRT) di Bali masih sedang dalam proses pembahasan.
Pernyataan ini diberikan sebagai tanggapan terhadap pertanyaan terkait rencana pemerintah pusat yang berkeinginan untuk melaksanakan peletakan batu pertama pada awal tahun 2024.
Menhub mengungkapkan, "Groundbreaking masih dalam pembahasan," setelah mengamati lokasi pembangunan LRT secara langsung dan mengadakan rapat dengan jajaran Pemerintah Provinsi Bali di Kabupaten Badung pada hari Minggu.
Dari perbincangan tersebut, Menhub menyadari bahwa ada dua aspek krusial yang menjadi alasan mendesak untuk segera melanjutkan proyek LRT, yaitu status Bali sebagai destinasi pariwisata internasional Indonesia dan masalah kemacetan yang belum teratasi.
“Memang terjadi kemacetan yang kronis yang bisa menjadi bumerang apabila tidak kita tangani, oleh karenanya sama dengan Jakarta kita akan membuat format bahwa penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK)-nya pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan mendukung dari segi teknis sebagai minoritas,” ujar Budi Karya, dikutip melalui Antara pada Minggu (17/12/2023).
Pemprov Bali nantinya memegang saham mayoritas dengan besaran 51 persen, sementara pemerintah pusat 49 persen, jadi pemda sudah bersedia mendanai capital expenditure (capex) maupun operasional expenditure (opex) sebagai penyangga.
Menhub membocorkan, sudah ada negara yang setuju menggarap tahap pertama LRT ini, namun rencananya akan dikombinasikan dengan perusahaan swasta, sehingga kehadirannya di Bali ini untuk melihat kondisi riil dan awal pembangunan LRT segera terlaksana.
Belum diketahu secara pasti mana negara tersebut. Namun, belakangan Indonesia semakin dekat dengan Jepang dan China, terutama dalam proyek konektivitas seperti MRT dan kereta cepat.
Atas kunjungan Menhub Budi Karya di Central Parkir Kuta, lokasi pemberhentian kereta cepat LRT nanti, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra mengaku senang.
Baca Juga: Emiten Ini Garap Sistem Teknologi LRT Palembang
Pemprov Bali menilai ini sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat yang peduli dengan kondisi kemacetan Bali yang berimbas juga pada pariwisatanya.
“Bali sangat membutuhkan transportasi pariwisata yang modern, karena memang kita rasakan saat ini pada jam-jam tertentu kemacetannya luar biasa terutama bandara ke wilayah Kuta sampai Canggu. Terima kasih perhatiannya kepada Bali untuk kemajuan pariwisata,” ujarnya.
