Suara.com - BUMN jasa konsultasi rekaya, PT Indra Karya (Persero) mengincar nilai kontrak Sebesar Rp 800 miliar pada tahun 2024 ini. Angka ini lebih tinggi dari realisasi nilai kontrak pada tahun 2023 sebesar Rp 600 miliar.
"Untuk 2024 kami akan mencoba mencatatkan kontrak kurang lebih Rp 800 miliar," ujar Direktur Indra Karya, Eko Budiono yang dikutip, Rabu (27/3/2024).
Untuk mencapai itu, Indra Karya ikut serta dalam proyek-proyek infrastruktur milik pemerintah, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam proyek itu, perseroan terlibat dalam penataan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim).
"Di IKN kita terlibat dalam manajemen konstruksi induk," ucap dia.
Adapun, selama ini perseroan telah berperan mengawasi proyek-proyek infrastruktur proyek strategis nasional (PSN) yang diantaranya, Bendungan Jatigede yang ada di Sumedang, Jawa Barat, Bendungan Beringin Sila, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Bendungan Lolak, di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.
Kemudian, PLTA Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat, PLTA Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, dan PLTM Harjosari, Pekalongan, Jawa Tengah.
Eko menambahkan, pada tahun ini fokus Indra Karya masih tetap pada pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Kekinian, proyek di SDA merupakan sumber pendapatan terbesar Indra Karya.
"Itu menjadi tantangan kami untuk bisa terus menjaga SDA ini tetap menjadi penyeimbang, atau menjadi pondasi untuk ketahanan pangan kita," jelas dia.
Baca Juga: Jadi Operator Bus Mudik Gratis BUMN, Gimana Layanan Reguler Damri?
Namun tidak menutup kemungkinan, bilang Eko, Indra Karya menggarap potensi infrastruktur non SDA, terlebih dengan adanya banyak sumber pendanaan yang diakses perusahaan.
"Sebaran kami ini BUMN sudah ada, swasta lebih kuat, loan juga semakin besar, tinggal nanti sejauh mana 2024 kita dorong. Apalagi peluang untuk loan ini semakin besar. Terutama dalam hal menyikapi masalah banjir, ini luar biasa," pungkas dia.
