Suara.com - Setidaknya 40 juta penduduk Indonesia memiliki penghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan. Hal ini disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, saat menghadiri Peluncuran Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Data Regsosek di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, pada hari Kamis (20/6/2024) lalu.
Ia juga menyoroti ketimpangan dalam pendapatan nasional bruto (Gross National Income, GNI) yang masih lebar dan belum mencapai target yang ditetapkan.
Sementara, tahun depan, Indonesia menargetkan untuk mampu meningkatkan pendapatan menjadi US$ 5.500 per tahun, namun saat ini angka tersebut masih berada di bawah target tersebut.
"Jika dibagi rata kepada setiap anggota keluarga, mereka hanya menerima sekitar Rp 1 juta per bulan," kata Suharso.
Menurut dia, kelompok ini cukup rentan dan butuh perhatian khusus melalui penyaluran bantuan sosial. Namun, menurutnya, data penerimaan bantuan sosial nasional masih bermasalah, sehingga pemerintah mengalami kesulitan dalam mendeteksi kelompok masyarakat ini secara tepat.
"Ini menjadi fokus dari pengeluaran sosial kita, fokus dari subsidi kita. Pertanyaannya, secara spesifik, di mana mereka berada? Siapa mereka? Itulah mengapa kami memerlukan registrasi sosial ekonomi (regsosesk). Kami ingin mengetahui jika pendapatan naik sedikit seperti apa, dan jika naik lebih tinggi seperti apa lagi. Dengan demikian, semua intervensi dari kebijakan pemerintah terhadap masyarakat dapat dilakukan secara tepat," ungkapnya.
Sementara, saat ini ada sekitar 10 juta penduduk Indonesia yang memiliki pendapatan di atas Rp23 juta. Menurut Suharso, jumlah anggota keluarga mereka cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok sebelumnya yang berjumlah 40 juta.
"Mereka memiliki anggota yang lebih sedikit. Jadi secara finansial lebih sejahtera, dengan jumlah anggota rumah tangga yang mungkin di bawah 3 orang," jelasnya.
Sementara ketimpangan pendapatan belum tertasi sepenuhnya, jumlah pengangguran di Indonesia saat ini jumlahnya 7,2 juta orang hingga Februari 2024.
Baca Juga: Pengangguran Pemerasan Ria Ricis Ditangkap, Minta Rp300 Juta Agar Data Pribadi Tak Disebar
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah tersebut berkurang sekitar 790 ribu orang atau menyusut 9,89% setahun sebelumnya.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), data mengenai pengangguran meliputi empat kelompok penduduk berikut:
- Mereka yang merupakan angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan.
- Mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha untuk mencari penghasilan.
- Mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak sedang mencari pekerjaan karena merasa sulit untuk mendapatkan pekerjaan.
- Mereka yang sudah memiliki pekerjaan, tetapi belum memulai bekerja.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia pada bulan Februari 2024 mencapai 4,82%, mengalami penurunan dibandingkan dengan Februari 2023 yang mencatatkan angka 5,45%.
Angka TPT Februari 2024 juga lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelum pandemi pada tahun 2019, seperti yang terlihat dalam grafik yang disediakan.
TPT adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dengan total angkatan kerja, yang mencakup penduduk berusia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja, atau memiliki pekerjaan tetapi sedang tidak bekerja dan pengangguran.
Rasio ini digunakan sebagai indikator untuk mengukur seberapa besar tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja.
Pada bulan Februari 2024, jumlah total angkatan kerja di Indonesia mencapai 149,38 juta orang. Jumlah ini meningkat sekitar 2,76 juta orang atau tumbuh sebesar 1,88% (year-on-year) dibandingkan dengan bulan Februari tahun sebelumnya.
