Suara.com - Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan tahun 2023, yang diterima Kementerian Ketenagakerjaan ini merupakan hasil kerja kolaboratif yang melibatkan semua unit kerja di lingkungan Kemnaker.
"Tanpa kerja kolaboratif, saya kira tak ada opini WTP ini, " kata ujar Menaker, Ida Fauziyah, saat membuka rapat koordinasi penyusunan laporan keuangan bertema "Meningkatkan Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran sebagai Wujud Cinta pada Kemnaker", di Gedung Tridarma Kemnaker, Jakarta, Jumat (11/7/2024).
Dalam sambutannya, Ida juga memberikan apresiasi kepada jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal yang telah mengawal proses pemeriksaan oleh BPK, sejak dimulai Januari hingga bulan Mei lalu.
"Saya mendapatkan laporan bapak dan ibu APIP berjibaku mengawal dan mendampingi semua unit kerja yang diperiksa oleh tim BPK. Menjadi jembatan komunikasi antara tim BPK dengan unit kerja yang diperiksa, memverifikasi dan memastikan semua dokumen yang diminta oleh tim BPK sudah sesuai dan lengkap, " katanya.
Ida mengatakan, laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi atas penggunaan anggaran. Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun ini sudah jauh berkurang dari tahun-tahun sebelumnya.
"Saya harap tahun depan, lebih sedikit lagi bahkan jika kita semua konsisten untuk menjaga prinsip-pronsip akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan, maka saya yakin suatu saat ketika auditor eksternal melakukan pemeriksaan kita bisa mencapai zero temuan, " ujar Ida.
