REGIONAL:
-
Polri didorong usut cepat dan transparan skandal penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto.
-
Penanganan kasus yang lambat memicu maraknya isu politik dan simpang siur penetapan tersangka.
-
Polisi belum merinci peran eks Kapolri Listyo Sigit serta belum menangkap operator lapangan.
Suara.com - Ketertutupan dan kelambatan korps bhayangkara Polri dalam membongkar skandal penyadapan Prabowo atau Presiden Prabowo Subianto berisiko tinggi memicu manuver politik terselubung. Kelompok kepentingan berpotensi memanfaatkan celah informasi ini untuk mengarahkan opini publik sesuai agenda mereka.
Penanganan kasus yang terkesan mengulur waktu hanya akan memperkeruh situasi nasional dan merusak independensi institusi penegak hukum. Fokus penyelidikan murni berisiko terdistorsi oleh narasi liarnya tuduhan liar yang beredar di masyarakat.
Dugaan campur tangan politik ini tecermin dari munculnya tudingan keterlibatan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Meski Bahlil memberikan bantahan tegas, rumor tersebut terus memicu kegaduhan di ruang publik.
"Karena bila tidak [ditangani secara cepat dan transparan], ini menjadi isu liar yang entah kemana juntrungannya, dan justru akan mengganggu kerja profesional kepolisian," kata pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, saat dihubungi, dikutip dari BBC.
"Sudah ada tumpangan-tumpangan atau pesanan-pesanan politik di balik penanganan perkara ini," tambahnya.
Spekulasi liar terus meletup, termasuk munculnya kabar burung yang menyeret nama mantan Kapolri Tito Karnavian dan Idham Azis sebagai tersangka. Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin langsung membantah keras isu yang beredar tersebut.
Di tengah situasi hangat ini, Presiden Prabowo mengumpulkan 10 mantan Kapolri di kediamannya di Hambalang. Pertemuan tertutup itu turut dihadiri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Bambang Rukminto tidak memungkiri bahwa skandal dugaan penyadapan ilegal ini bakal diwarnai isu politik seiring berjalannya proses penyelidikannya.
Namun di sisi lain, apabila isu politik ini dibiarkan terus berlanjut, tentu akan merepotkan kerja-kerja kepolisian.
"Karena, dengan isu dan narasi politik itu, justru malah mendikte kepolisian ke arah sana," ujarnya.
Menanggapi sorotan publik yang kian deras, Mabes Polri resmi membentuk tim khusus untuk menangani perkara ini. Tim pembantu ini difokuskan memilah serta mendalami seluruh klaim dan rumor yang meresahkan masyarakat.
Proses pendalaman ini, sambungnya, memerlukan waktu dan tahapan yang harus dilaksanakan secara cermat dan sesuai ketentuan hukum.
Dia berjanji hasil kerja timsus akan disampaikan secara transparan dan akuntabel ke publik.
Meski demikian, langkah kepolisian dinilai masih lamban karena belum membeberkan detail peran eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua perwira lain yang ditetapkan sebagai tersangka sejak Selasa (03/11).
Kejanggalan ini menuai kritik tajam karena polisi dianggap baru menjaring pemberi perintah tanpa menyentuh pelaksana lapangan.
"Perannya apa masing-masing juga belum dijelaskan oleh kepolisian, dan operator-operator yang ada di level bawah, juga belum diungkap. Hanya yang memberi perintah saja [yang diungkap]," ujarnya.
"Kalau minggu depan belum ada progres signifikan, ya, ini indikasi ke arah melokalisir [kasus dugaan penyadapan ilegal], itu sudah mulai tampak," tambah Bambang.
TERPOPULER