Suara.com - Negara-negara ASEAN dihimbau untuk tidak lagi bersikap diam menghadapi sikap agresif Cina di Laut China Selatan, sebab sikap berdiam diri justru akan memperkuat kecenderungan Cina untuk melakukan aksi agresif dan bullying terhadap negara-negara yang memiliki ketumpangtindihan wilayah dengan China di Laut China Selatan.
Kesimpulan di atas mencuat dalam diskusi berjudul “China and Maritime Security in the South China Sea: Indonesian and Philippine Perspectives,” yang diselenggarakan bersama oleh Paramadina Public Policy Institute (PPPI) dan Forum Sinologi Indonesia (FSI).
Forum yang dilaksanakan secara hibrid itu menghadirkan Juru Bicara Coast Guard Filipina (PCG) untuk Laut Filipina Barat merangkap Staf Khusus Komandan Laut Filipina Barat, CG Commodore Jay T Tarriela, Direktur Kerja Sama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) Laksamana Pertama (Bakamla) Eka Satari, serta pemerhati hubungan internasional Universitas Paramadina Dr. Mohammad Riza Widyarsa.
Diskusi dipimpin oleh pemerhati isu keamanan Universitas Indonesia, Ristian Atriandi Suprianto.
Dalam pernyataannya, Ketua FSI Johanes Herlijanto berpandangan bahwa alih-alih berdiam diri, negara-negara ASEAN justru perlu meningkatkan kerja sama internal, sambil masing-masing memperkuat kapasitas pertahanannya.
“Dengan demikian, maka upaya negara-negara ASEAN untuk mencegah Cina melakukan tindakan agresif di kawasan Asia Tenggara tak lagi semata-mata bergantung pada kekuatan-kekuatan luar kawasan, tetapi pada solidaritas antar negara-negara ASEAN, yang diperkuat oleh dukungan publik dari masing-masing negara,” tuturnya ditulis Jumat (26/7/2024).
Johanes juga berpandangan bahwa strategi yang telah dilaksanakan oleh Filipina dalam menghadapi tindakan agresif Cina patut diapresiasi dan dianggap sebagai pelajaran bagi negara-negara ASEAN lainnya.
Sebelumnya, dalam pemaparannya, Commodore Jay T Tarriela mengemukakan secara detil strategi yang diambil oleh pemerintah Filipina dalam menghadapi tindakan-tindakan agresif Cina.
Sebagai catatan, yang dimaksud sebagai tindakan-tindakan agresif Cina oleh Commodore Tarriela dan Johanes Herlijanto di atas adalah sebuah taktik yang oleh para pemerhati hubungan internasional disebut sebagai taktik zona abu-abu (grey zone).
Menurut Johanes, taktik itu meliputi pemanfaatan tiga komponen yang sebenarnya masih berada di bawah kendali Komite Militer Pusat (CMC) pimpinan langsung Presiden Xi Jinping, yaitu milisi maritim yang beroperasi sebagai nelayan-nelayan sipil, Penjaga Pantai (Coast Guard) Cina, dan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat, untuk menghadirkan gangguan-gangguan di wilayah ZEE negara-negara Asia Tenggara yang oleh Cina diakui sebagai miliknya berdasarkan 9 garis putus-putus yang ditarik secara sepihak oleh Cina.
Menghadapi taktik greyzone yang terus menerus berlangsung itu, pemerintah Filipina di bawah kepemimpinan Presiden Ferdinand “Bongbong” Marcos, Jr. mendisain sebuah strategi yang pada dapat dianggap sebagai sebuah kelanjutan dari strategi-strategi yang telah digunakan sebelumnya.
“Berdasarkan perenungan terhadap strategi-strategi yang telah diterapkan oleh presiden-presiden sebelumnya, Presiden Marcos memutuskan untuk mencanangkan strategi transparansi, yang pada hakikatnya bertumpu pada upaya mengekspos aksi-aksi agresif Cina di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Filipina,” tutur Commodore Tarriela.
Ia menjelaskan bahwa di bawah payung strategi transparansi itu, instansi-instansi penegakan hukum di Filipina bersatu dan berkoordinasi dengan baik. Mereka bahkan mengundang awak media untuk turut serta memantau patroli bersama mereka.
“Sebagai akibatnya, rakyat Filipina dapat mendengar fakta-fakta kebenaran dari pemerintah tanpa ada satupun yang disembunyikan,” ujarnya.
Masih menurut Commodore Tarriela, strategi transparansi itu menyebabkan rakyat Filipina bersatu dan memberikan dukungan pada pemerintah dalam menghadapi tindakan agresif Cina.
“Bahkan kongres pun memberikan dukungannya,” tuturnya.
TERPOPULER
