Suara.com - Keputusan Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet pada Senin (19/8/2024) lalu menuai banyak kritik. Salah satu kritik datang dari ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri yang khusus menyasar pengangkatan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menggeser Arifin Tasrif.
Menurutnya, keputusan reshuffle Jokowi ini tidak lazim karena dilakukan ketika dua bulan sebelum dia lengser dan diindikasi sebagai upaya untuk memperlancar urusan izin tambang bagi organisasi masyarakat (ormas).
“Ini kan memperlancar proses penguasaan tambang, termasuk bagi-baginya ke siapa aja. Kan ormas-nya tidak terbatas Muhammadiyah dan NU (Nahdlatul Ulama), yang lain-lain juga antre. Nah, ini tidak lewat lelang tapi penunjukan-penunjukan. Jadi, bagian dari rusaknya tatanan ini. Tatanannya dirusak, kemudian diperlukan sosok-sosok yang pokrol bambu gitu," ujar Faisal dalam sebuah diskusi daring, ditulis Selasa (20/8/2024)
Dalam forum yang sama, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, turut sepakat dengan pernyataan Faisal. Ia menilai motif politik lah yang mendorong terjadinya reshuffle kabinet tersebut.
Baginya, tindakan ini bisa memperburuk iklim usaha karena pergantian dilakukan secara mendadak dan tanpa pertimbangan yang mendalam.
“Yang disampaikan Pak Faisal tadi relevan, untuk mempercepat distribusi license ke tambang bagi kelompok tertentu. Karena bagi-bagi (izin) tambang tadi (adalah) upaya merangkul elit atas dan elit menengah atas dengan pendekatan carrot, monetary (bersifat uang)," jelas Wijayanto.
Ekonom senior INDEF lain, Didin S Damanhuri juga berpendapat bahwa jabatan Menteri ESDM membuat posisi Bahlil lebih kuat untuk memberi konsesi tambang ke berbagai pihak.
Namun, tak cuman itu, ia menilai ada tujuan lain dari pengangkatan Bahlil ini, yaitu sebagai sinyal ia akan didorong untuk jadi Ketua Umum Partai Golkar.
“Dengan promosi oleh Presiden Jokowi terhadap Bahlil menjadi Menteri ESDM ini memperkuat bahwa dia memang ingin dijadikan Ketum Golkar,” ungkap Didin.
Perihal bagi-bagi izin tambang, menurut Didin, hanya akan jadi jebakan bagi ormas untuk membungkam daya kritik mereka. Pasalnya, ormas merupakan kekuatan masyarakat sipil yang bisa menyeimbangkan pemerintah ketika ada kebijakan yang merugikan banyak orang.
“Padahal, kita tahu di tambang ini korupsi timah Rp300 triliun dan ada kasus besar lain. Belum lagi di nikel dan sektor-sektor lain (seperti) sawit, batu bara. Nah, ini kan peristiwa-peristiwa korupsi sumber daya alam yang luar biasa sehingga Indonesia terkena kutukan sumber daya alam karena masyarakatnya tambah miskin. Ini enggak ada balance dari civil society yang besar seperti NU, Muhammadiyah, atas suaranya atas nama rakyat bisa 200 juta itu kan lain,” terangnya.
“(Karena) sekarang sudah menerima konsesi tambang, mana mau dia melakukan kritik terhadap Jokowi. Apalagi nanti misalnya Prabowo melanjutkan tradisi kepemimpinan yang banyak kerusakan ini,” tambahnya.
TERPOPULER
