Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp0
Beli Rp0
IHSG ...
LQ45 ...
Srikehati
JII ...

Wamenkeu Thomas Sebut Anggaran IKN 2025 Bisa Bertambah Tergantung Diskresi Prabowo

Fabiola Febrinastri, Restu Fadilah

Rabu, 25 September 2024 | 18:41 WIB
Wamenkeu Thomas Sebut Anggaran IKN 2025 Bisa Bertambah Tergantung Diskresi Prabowo
Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono dalam Media Gathering yang diselenggarakan di Serang, Banten, Rabu, (25/9/2024). (Dok: Istimewa)

Suara.com - Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono memastikan Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen untuk menjalankan dan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di masa pemerintahannya. Bahkan, dia menyebut, anggaran pembangunan IKN pada di APBN 2025 bisa saja bertambah, tergantung dari diskresi yang diambil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Saat ini, anggaran untuk pembangunan IKN adalah sebesar Rp15 triiun.

"Untuk penjelasan mengenai IKN tadi, total anggaran di IKN untuk 2025 sebesar Rp 15 triliun, tapi bisa ditambah dari ruang diskresi Presiden," tutur Thomas dalam Media Gathering yang diselenggarakan di Serang, Banten, Rabu, (25/9/2024).

Thomas menuturkan, diskresi besar kepada Prabowo diberikan lantaran APBN 2025 disusun oleh pemerintahan saat ini, tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintahan berikutnya di bawah kepemimpinan Prabowo.

"Prabowo akan bekerja dengan kabinet baru, di situ prinsip diskresi presiden besar, tapi prinsipnya memberikan fleksibilitas ke depan," terang Thomas.

Lebih jauh Thomas menjelaskan, anggaran untuk pembangunan IKN akan didistribusikan ke dua lembaga dan kementerian yakni Otorita IKN dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Kalau di-breakdown Rp15 triliun di OIKN (sebesar) Rp5,89 triliun dan di PUPR (sebesar) Rp 9,11 triliun,” urainya.

Thomas menambahkan, fokus anggaran IKN tahun mendatang akan tetap pada investasi swasta. Oleh karena itu, pencarian investor akan menjadi prioritas utama pemerintah Prabowo Subianto. Hal ini sesuai kesepakatan awal, di mana anggaran pembangunan IKN yang berasal dari APBN sebesar 20%, sementara sisanya 80 persen dari investasi.

"Bagimana kita menarik investasi lebih cepat. Itu yang jadi pertimbangan itu tugas dari kabinet berikutnya tentu bekerja sama dengan OIKN dan satgas IKN," ujarnya.

Sebagai informasi, total anggaran yang disalurkan untuk pembangunan IKN mencapai Rp76,5 triliun, dengan rincian alokasi dana pada APBN 2022 sebesar Rp5,5 triliun, APBN 2023 Rp27 triliun, dan pagu APBN 2024 Rp44 triliun.

baca juga

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Jokowi: IKN Bukan Proyek Presiden, Tapi Keputusan Rakyat

Jokowi: IKN Bukan Proyek Presiden, Tapi Keputusan Rakyat

News | Rabu, 25 September 2024 | 17:30 WIB

Investor China Guyur Rp 500 Miliar Di IKN, Jokowi: Perintis Investasi Asing

Investor China Guyur Rp 500 Miliar Di IKN, Jokowi: Perintis Investasi Asing

News | Rabu, 25 September 2024 | 17:22 WIB

Investor Asing Tak Akan Rugi Berinvestasi di IKN, Jokowi: Membeli Masa Depan

Investor Asing Tak Akan Rugi Berinvestasi di IKN, Jokowi: Membeli Masa Depan

Bisnis | Rabu, 25 September 2024 | 17:05 WIB

Jokowi Klaim IKN Bukan Proyek Presiden: Ini Keputusan Rakyat Indonesia yang Diwakili Anggota DPR

Jokowi Klaim IKN Bukan Proyek Presiden: Ini Keputusan Rakyat Indonesia yang Diwakili Anggota DPR

News | Rabu, 25 September 2024 | 16:53 WIB

IKN Baru Dibuka Sudah Kebakaran, Puntung Rokok Jadi Biang Kerok

IKN Baru Dibuka Sudah Kebakaran, Puntung Rokok Jadi Biang Kerok

News | Rabu, 25 September 2024 | 15:52 WIB

Perusahaan Asal China Ini Selamatkan Muka Jokowi dari Nihilnya Investor Asing di IKN

Perusahaan Asal China Ini Selamatkan Muka Jokowi dari Nihilnya Investor Asing di IKN

Bisnis | Rabu, 25 September 2024 | 14:45 WIB

Terkini

Cara Menghasilkan Uang dari HP untuk Menambah Pemasukan Keluarga

Cara Menghasilkan Uang dari HP untuk Menambah Pemasukan Keluarga

Bisnis | Rabu, 01 Juli 2026 | 21:00 WIB

Dukung Kompetensi Jurnalisme, Pegadaian Kembali Gelar UKW untuk Ratusan Wartawan Indonesia

Dukung Kompetensi Jurnalisme, Pegadaian Kembali Gelar UKW untuk Ratusan Wartawan Indonesia

Bisnis | Rabu, 01 Juli 2026 | 20:50 WIB

Impor Migas Indonesia Meroket 70 Persen, Tembus Rp 70 Triliun Lebih dalam Sebulan

Impor Migas Indonesia Meroket 70 Persen, Tembus Rp 70 Triliun Lebih dalam Sebulan

Bisnis | Rabu, 01 Juli 2026 | 20:36 WIB

Harga Emas Lokal Diprediksi Makin Merana Pekan Ini

Harga Emas Lokal Diprediksi Makin Merana Pekan Ini

Bisnis | Rabu, 01 Juli 2026 | 20:20 WIB

Syarat dan Cara Driver Ojol Ajukan Pinjaman KUR, Bisa Dapat Ratusan Juta

Syarat dan Cara Driver Ojol Ajukan Pinjaman KUR, Bisa Dapat Ratusan Juta

Bisnis | Rabu, 01 Juli 2026 | 19:49 WIB

B50 Resmi Diterapkan, Gapki Sebut Tak Ada Kendala Pasokan CPO

B50 Resmi Diterapkan, Gapki Sebut Tak Ada Kendala Pasokan CPO

Bisnis | Rabu, 01 Juli 2026 | 19:43 WIB

Dana SAL Mau Ditarik, Bos BSI Ingatkan Jangan Mendadak agar Pasar Tak Bergejolak

Dana SAL Mau Ditarik, Bos BSI Ingatkan Jangan Mendadak agar Pasar Tak Bergejolak

Bisnis | Rabu, 01 Juli 2026 | 19:21 WIB

Musim Masuk Sekolah Bikin Ritel Bergairah, Penjualan Sepatu Meningkat

Musim Masuk Sekolah Bikin Ritel Bergairah, Penjualan Sepatu Meningkat

Bisnis | Rabu, 01 Juli 2026 | 19:16 WIB

Bukannya Senang, Driver Ojol Justru Kecewa Kebijakan Potongan 8%

Bukannya Senang, Driver Ojol Justru Kecewa Kebijakan Potongan 8%

Bisnis | Rabu, 01 Juli 2026 | 19:10 WIB

Pajak Marketplace Resmi Berlaku, DJP Bidik Penerimaan Negara Tembus Rp 24 Triliun

Pajak Marketplace Resmi Berlaku, DJP Bidik Penerimaan Negara Tembus Rp 24 Triliun

Bisnis | Rabu, 01 Juli 2026 | 18:21 WIB

×