Wamenkeu Thomas Sebut Anggaran IKN 2025 Bisa Bertambah Tergantung Diskresi Prabowo

Fabiola Febrinastri | Restu Fadilah | Suara.com

Rabu, 25 September 2024 | 18:41 WIB
Wamenkeu Thomas Sebut Anggaran IKN 2025 Bisa Bertambah Tergantung Diskresi Prabowo
Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono dalam Media Gathering yang diselenggarakan di Serang, Banten, Rabu, (25/9/2024). (Dok: Istimewa)

Suara.com - Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono memastikan Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen untuk menjalankan dan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di masa pemerintahannya. Bahkan, dia menyebut, anggaran pembangunan IKN pada di APBN 2025 bisa saja bertambah, tergantung dari diskresi yang diambil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Saat ini, anggaran untuk pembangunan IKN adalah sebesar Rp15 triiun.

"Untuk penjelasan mengenai IKN tadi, total anggaran di IKN untuk 2025 sebesar Rp 15 triliun, tapi bisa ditambah dari ruang diskresi Presiden," tutur Thomas dalam Media Gathering yang diselenggarakan di Serang, Banten, Rabu, (25/9/2024).

Thomas menuturkan, diskresi besar kepada Prabowo diberikan lantaran APBN 2025 disusun oleh pemerintahan saat ini, tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintahan berikutnya di bawah kepemimpinan Prabowo.

"Prabowo akan bekerja dengan kabinet baru, di situ prinsip diskresi presiden besar, tapi prinsipnya memberikan fleksibilitas ke depan," terang Thomas.

Lebih jauh Thomas menjelaskan, anggaran untuk pembangunan IKN akan didistribusikan ke dua lembaga dan kementerian yakni Otorita IKN dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Kalau di-breakdown Rp15 triliun di OIKN (sebesar) Rp5,89 triliun dan di PUPR (sebesar) Rp 9,11 triliun,” urainya.

Thomas menambahkan, fokus anggaran IKN tahun mendatang akan tetap pada investasi swasta. Oleh karena itu, pencarian investor akan menjadi prioritas utama pemerintah Prabowo Subianto. Hal ini sesuai kesepakatan awal, di mana anggaran pembangunan IKN yang berasal dari APBN sebesar 20%, sementara sisanya 80 persen dari investasi.

"Bagimana kita menarik investasi lebih cepat. Itu yang jadi pertimbangan itu tugas dari kabinet berikutnya tentu bekerja sama dengan OIKN dan satgas IKN," ujarnya.

Sebagai informasi, total anggaran yang disalurkan untuk pembangunan IKN mencapai Rp76,5 triliun, dengan rincian alokasi dana pada APBN 2022 sebesar Rp5,5 triliun, APBN 2023 Rp27 triliun, dan pagu APBN 2024 Rp44 triliun.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Jokowi: IKN Bukan Proyek Presiden, Tapi Keputusan Rakyat

Jokowi: IKN Bukan Proyek Presiden, Tapi Keputusan Rakyat

News | Rabu, 25 September 2024 | 17:30 WIB

Investor China Guyur Rp 500 Miliar Di IKN, Jokowi: Perintis Investasi Asing

Investor China Guyur Rp 500 Miliar Di IKN, Jokowi: Perintis Investasi Asing

News | Rabu, 25 September 2024 | 17:22 WIB

Investor Asing Tak Akan Rugi Berinvestasi di IKN, Jokowi: Membeli Masa Depan

Investor Asing Tak Akan Rugi Berinvestasi di IKN, Jokowi: Membeli Masa Depan

Bisnis | Rabu, 25 September 2024 | 17:05 WIB

Jokowi Klaim IKN Bukan Proyek Presiden: Ini Keputusan Rakyat Indonesia yang Diwakili Anggota DPR

Jokowi Klaim IKN Bukan Proyek Presiden: Ini Keputusan Rakyat Indonesia yang Diwakili Anggota DPR

News | Rabu, 25 September 2024 | 16:53 WIB

IKN Baru Dibuka Sudah Kebakaran, Puntung Rokok Jadi Biang Kerok

IKN Baru Dibuka Sudah Kebakaran, Puntung Rokok Jadi Biang Kerok

News | Rabu, 25 September 2024 | 15:52 WIB

Perusahaan Asal China Ini Selamatkan Muka Jokowi dari Nihilnya Investor Asing di IKN

Perusahaan Asal China Ini Selamatkan Muka Jokowi dari Nihilnya Investor Asing di IKN

Bisnis | Rabu, 25 September 2024 | 14:45 WIB

Terkini

Sambangi Korsel, Bahlil Hasilkan 3 Kerja Sama Strategis di Sektor Energi

Sambangi Korsel, Bahlil Hasilkan 3 Kerja Sama Strategis di Sektor Energi

Bisnis | Rabu, 01 April 2026 | 22:45 WIB

Tak Asal Tanam, Petani Sawit Mulai 'Melek' Gunakan Metode Ilmiah

Tak Asal Tanam, Petani Sawit Mulai 'Melek' Gunakan Metode Ilmiah

Bisnis | Rabu, 01 April 2026 | 22:39 WIB

Sumbang Rp 4,96 T, ITDC Beberkan Efek MotoGP ke Ekonomi RI

Sumbang Rp 4,96 T, ITDC Beberkan Efek MotoGP ke Ekonomi RI

Bisnis | Rabu, 01 April 2026 | 22:32 WIB

Menaker: WFH Tidak Boleh Kurangi Gaji dan Tunjangan Karyawan

Menaker: WFH Tidak Boleh Kurangi Gaji dan Tunjangan Karyawan

Bisnis | Rabu, 01 April 2026 | 22:21 WIB

Ekonom Beberkan Solusi Agar APBN Tak Terbebani Subsidi Energi

Ekonom Beberkan Solusi Agar APBN Tak Terbebani Subsidi Energi

Bisnis | Rabu, 01 April 2026 | 22:05 WIB

WFH Seminggu Sekali untuk Swasta Tak Harus Setiap Jumat

WFH Seminggu Sekali untuk Swasta Tak Harus Setiap Jumat

Bisnis | Rabu, 01 April 2026 | 21:33 WIB

Dorong WFH 1 Hari dalam Sepekan, Menaker Pastikan Hak Pekerja Tak Dipangkas

Dorong WFH 1 Hari dalam Sepekan, Menaker Pastikan Hak Pekerja Tak Dipangkas

Bisnis | Rabu, 01 April 2026 | 19:38 WIB

Dana SAL Rp 420 Triliun, Purbaya Buka Opsi Pakai Kas Pemerintah demi Amankan APBN

Dana SAL Rp 420 Triliun, Purbaya Buka Opsi Pakai Kas Pemerintah demi Amankan APBN

Bisnis | Rabu, 01 April 2026 | 19:32 WIB

Imbauan WFH 1 Hari Seminggu di Sektor Swasta Dapat Dukungan Pengusaha dan Pekerja

Imbauan WFH 1 Hari Seminggu di Sektor Swasta Dapat Dukungan Pengusaha dan Pekerja

Bisnis | Rabu, 01 April 2026 | 19:20 WIB

Purbaya Proyeksi Defisit APBN 2026 Tembus 2,9% Meski Harga Minyak Terus Naik

Purbaya Proyeksi Defisit APBN 2026 Tembus 2,9% Meski Harga Minyak Terus Naik

Bisnis | Rabu, 01 April 2026 | 19:19 WIB