Suara.com - Benny Laos, calon Gubernur Maluku Utara yang juga mantan Bupati Pulau Morotai, meninggal dunia pada 12 Oktober 2024 setelah speedboat yang ditumpanginya meledak dan terbakar di Pelabuhan Bobong, Maluku Utara. Insiden ini terjadi tepat pada hari ulang tahun ke-25 Provinsi Maluku Utara.
Benny Laos meninggalkan warisan yang cukup besar, tidak hanya sebagai politisi tetapi juga sebagai pengusaha dengan harta kekayaan mencapai Rp709,7 miliar.
Melansir dari LHKPN dari KPK, kekayaan Benny Laos tercatat sebesar Rp 521.474.065.207. Kekayaan ini terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 158.982.617.263, alat transportasi dan mesin Rp 3.315.000.000, harta bergerak lainnya Rp 24.362.500.000, surat berharga Rp 248.600.000.000, kas dan setara kas Rp 5.719.215.984, serta harta lainnya Rp 96.656.058.248. Setelah dikurangi hutang sebesar Rp 16.161.326.288, total kekayaannya mencapai Rp 521.474.065.207.
Hal ini cukup menarik, pasalnya, Benny dikenal sebagai pengusaha sukses dan pemilik Hotel Grand Dafam Bela Ternate serta Direktur Utama PT Bela Cipta Sarana. Di kancah politik, ia diusung oleh beberapa partai besar seperti PPP, Partai Demokrat, dan PKB untuk bertarung dalam Pilkada 2024 bersama Sarbin Sehe.
Kontroversi Benny Laos
Sebelum berita duka ini, Pilkada Malut tahun 2024 sudah penuh intrik. Mulai dari penurunan baliho antar cagub hingga melaporkan orang terduga gangguan jiwa ke polisi.
Benny Laos pada awal Oktober 2024 kabarnya mengajukan laporan ke Polres Pulau Morotai terhadap seorang warga Desa Muhajirin, Kecamatan Morotai Selatan, bernama Idawati.
Laporan polisi yang terdaftar dengan nomor LP/130/X/2024/SPKT/POLRES P. MOROTAI/POLDA MALUT ini diajukan dengan tuduhan pencemaran nama baik.
Namun demikian, Idawati diduga memiliki gangguan kejiwaan. Meskipun begitu, Benny Laos merasa tersinggung oleh pernyataan Idawati yang menuduhnya terlibat dalam korupsi ketika menjabat sebagai Bupati Pulau Morotai.
Tingkat Kemiskinan di Malut dan Ketergantungan Tambang
Selain kiprah politiknya, Maluku Utara sendiri menghadapi banyak tantangan, termasuk tingginya angka kemiskinan dan ketergantungan pada sektor tambang. Berdasarkan data dari BPS, tingkat kemiskinan di Maluku Utara, termasuk morotai mencapai 6,19% pada tahun 2023.
Padahal, provinsi ini dikenal dengan hasil tambangnya, seperti nikel, yang besar dan mendominasi sektor perekonomian.
Sayangnya, korupsi menjadi salah satu masalah yang mencoreng sektor publik di daerah ini. Mantan Gubernur Maluku Utara, Thaib Armaiyn, pernah terlibat kasus korupsi yang merugikan negara hingga miliaran rupiah.
TERPOPULER
