Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut Presiden RI Prabowo akan meresmikan beberapa proyek infrastruktur dalam 100 hari kerja.
Menurut dia, beberapa proyek yang dijalankan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hampir rampung.
"Terkait 100 hari kerja juga tadi kita bahas, ada beberapa ongoing projects yang sebetulnya progres pembangunannya 80, 85, 90 persen artinya tinggal dikawal sedikit lagi tuntas, itu ada beberapa yang bisa dilakukan sampai dengan Desember tahun 2024 ini," ujarnya di Jakarta, seperti dikutip Antara, Rabu (23/10/2024).
"Selebihnya, untuk tahun depan tentu kita juga akan tata, pendek kata adalah 100 hari kerja akan ada sejumlah proyek infrastruktur apakah itu waduk, apakah itu jalan, irigasi, dan lain sebagainya yang bisa segera diresmikan, dan bukan hanya secara formalitas tentunya tetapi bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Inilah sekali lagi semangat keberlanjutan," sambung AHY.
AHY menuturkan, pemerintahan Prabowo juga akan mencanangkan beberapa infrastruktur yang bisa menujnjang perekonomian nasional.
"Selebihnya kita juga akan melaporkan kepada masyarakat apa saja yang akan dikerjakan 5 tahun ke depan, yang jelas tidak keluar dari semangat visi-visi Bapak Presiden RI Prabowo Subianto, keberlanjutan dari Bapak Jokowi, dan tentunya dengan terobosan-terobosan yang lain," ucap dia.
Mantan Menteri ATR ini menyebut, pemerintah baru ini juga fokus dalam mencegah bencana alam bagaimana meyakinkan masyarakat Indonesia juga hidupnya lebih baik, lebih berkualitas, lebih nyaman.
"Hal ini juga seringkali mungkin tidak terlalu mendapatkan perhatian karena biasanya kalau infrastruktur kelihatannya besar-besar, tapi ini lebih pada bagaimana meyakinkan masyarakat kita juga hidupnya lebih baik, berkualitas, dan mereka punya kesempatan kerja, kesempatan ekonomi lebih baik lagi," imbuh dia.
Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menginginkan tidak ada pembangunan ekonomi yang sangat timpang antara Pulau Jawa dan non Pulau Jawa.
Untuk diketahui, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan membawahi lima kementerian teknis. Mulai dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan.
Kementrian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah kementerian baru yang dibentuk dalam Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto periode 2024-2029.
TERPOPULER
