Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan BUMN akan terus berperan sebagai penyeimbang ekonomi Indonesia. Erick menilai hal ini selaras dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan pemerataan ekonomi.
"Saya akan ketemu para dirut (direktur utama) BUMN nanti beberapa minggu ke depan untuk memastikan sesuai program yang diminta Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa tidak hanya sekadar statistik dan angka, tapi pemerataan juga harus terjadi. Percuma pertumbuhan ekonomi, tetapi pemerataan tidak bisa," ujar Erick di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (1/11/2024).
Erick meminta, para dirut BUMN untuk meneruskan program ekonomi kerakyatan yang telah berjalan dalam lima tahun terakhir. Dengan pasar yang terbuka, Erick menyebut BUMN tetap mampu tampil kompetitif sekaligus berperan besar dalam melindungi ekonomi masyarakat.
"Contohnya bank-bank BUMN yang bisa membuktikan di market yang terbuka, tetapi 92 persen kredit usaha kecil, menengah, ultramikro masih menjadi hal terpenting untuk bank Himbara. Belum lagi angka 21,2 juta (nasaba untuk program Mekaar itu sekarang sangat terasa dampaknya, ini penting ada tonggak dalam arti produksi di desa-desa masih menjadi sebuah keberlanjutan," kata dia.
Selain itu, Erick menyampaikan BUMN juga akan menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan sejumlah proyek strategis nasional (PSN).
Erick mengatakan sejumlah PSN dapat memberikan efek berganda dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Apakah kawasan ekonomi khusus kesehatan di Sanur yang mudah-mudahan nanti di Maret itu akan selesai rumah sakitnya dan beberapa klinik atau project pembangunan jalan tol Sumatera yang harus terus dilanjutkan," beber dia.
Erick juga tengah menyiapkan sejumlah terobosan dan lompatan dalam mendongkrak kinerja maupun kontribusi BUMN ke depan. Erick menyampaikan keberhasilan BUMN dalam lima tahun terakhir memberikan harapan besar dari pemerintah maupun masyarakat agar bisa berkontribusi lebih besar.
"Dan juga yang paling penting membantu pendapatan negara dari pajak, dari dividen. Kemarin (target) dividen (2025) sudah diketok Rp 90 triliun oleh Kemenkeu. Kalau kita lihat bukunya ini tinggal dua hingga tiga bulan insyaAllah tercapai," pungkas Erick.
Baca Juga: Prabowo Buat Kementerian dan Badan Baru, Aset BUMN Disulap Jadi Kantor
