Suara.com - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, menyatakan bahwa Kemenkeu mendukung penggunaan lahan atau aset dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah.
Rionald mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, ia akan bertemu dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, untuk membahas pemanfaatan aset-aset tersebut.
"Kami sangat mendukung pemanfaatan lahan dari BLBI dan akan menyiapkan daftar aset yang menarik bagi kementerian," ujarnya saat press tour di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dikutip dari Antara pada Jumat (8/11/2024).
Ia menambahkan bahwa daftar aset akan disiapkan agar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat memilih lokasi yang sesuai dengan minat masyarakat. Kemenkeu terus berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk merealisasikan program pembangunan rumah ini.
Rionald juga menjelaskan bahwa status Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI ke depan masih dalam pembicaraan, dan masa kerja Satgas BLBI berlaku hingga 31 Desember 2024. Ia menyebutkan bahwa rencana untuk membentuk komite tetap guna menagih hak negara dari kasus BLBI masih dalam tahap diskusi.
Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk melanjutkan upaya pembatasan keperdataan dan pencegahan bepergian ke luar negeri.
Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menargetkan pembangunan tiga juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan perumahan di Indonesia, dengan rincian dua juta unit di daerah pedesaan dan satu juta unit di perkotaan.
