Suara.com - Bank Indonesia (BI) memberikan keringanan biaya layanan transaksi melalui QR Code Indonesian Standard (QRIS).
Salah satunya membebaskan biaya layanan kepada pemilik usaha yang bergerak di sektor publik dan badan layanan umum atau BLU akan dibebaskan oleh Bank Indonesia (BI).
Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan biaya merchant discount rate atau MDR QRIS untuk kriteria Badan Layanan Umum (BLU) dan Public Service Obligation (PSO) itu akan diturunkan BI dari semula sebesar 0,4% menjadi 0% per 14 Maret 2025.
"Layanan umum itu misalnya seperti di rumah sakit (RS), lalu transportasi, MRT, KRL, Damri, lalu juga di tempat wisata, pendidikan termasuk Pos Indonesia, dan pengelolaan dana pendidikan lainnya," kata Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta di Gedung BI, Kamis (20/2/2025).
Kata dia, kebijakan pembebasan biaya MDR untuk sektor BLU dan PSO itu mendukung program pemerintah yang berkaitan dengan perbaikan layanan umum.
"Ini merupakan bentuk keberpihakan Bank Indonesia untuk mendukung program pemerintah khususnya untuk meningkatkan atau perbaikan layanan umum," bebernya.
Selain itu, volume transaksi pembayaran digital melalui QRIS tetap tumbuh pesat sebesar 170,1% (yoy) didukung peningkatan jumlah pengguna dan merchant.
Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-FAST mencapai 338,5 juta transaksi atau tumbuh 41,5% (yoy) dengan nilai mencapai Rp870,9 triliun pada Januari 2025.
Volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI-RTGS turun sebesar 9,0% (yoy) menjadi 799,3 ribu transaksi dengan nilai Rp15.880 triliun pada Januari 2025.
Baca Juga: Bos BI Waspadai Gejolak Ekonomi Global yang Bikin Rupiah Gelap
