Suara.com - Dana hasil efisiensi anggaran sejumlah kementerian dan lembaga dikabarkan bakal diinvestasikan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Santernya BUMN baru yang bakal diresmikan 24 Februari 2025 mendatang makin menguatkan kesimpulan bahwa efisiensi anggaran tidak akan digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) seperti santer diberitakan sebelumnya.
Padahal, perbandingan dana efisiensi yang digunakan untuk MBG dan Danantara cukup jauh. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan hasil efisiensi sebesar USD 20 miliar atau sekitar Rp325 triliun akan diinvestasikan lewat Danantara. Sementara itu, anggaran MBG ditingkatkan menjadi Rp171 triliun pada 2025 dari rencana semula Rp71 triliun seperti tercantum dalam RAPBN.
Lebih lanjut, Prabowo menargetkan efisiensi anggaran mencapai Rp750 triliun pada tahun pertama kepemimpinannya. Anggaran tersebut rencananya bakal digunakan untuk membiayai program – program unggulan agar tidak memperbesar utang.
Lembaga investasi seperti Danantara sebenarnya bukan wacana baru dalam pengelolaan investasi di Tanah Air. Sebelumnya, Mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan pernah mewacanakan sovereign wealth fund (SWF).
Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan menuliskan wacana ini di platform miliknya, Disway.id. Menyadur dari Disway.id, Dahlan Iskan pada 2020 mewawancarai Luhut terkait apakah Indonesia memiliki SWF. Dan jika ada, apa namanya. Luhut pun menjawab bahwa Indonesia berencana membentuk SWF dengan nama Otoritas Investasi Nusantara.
"Tentu nama yang definitif masih harus kita tunggu. Yang akan tertuang dalam sebuah peraturan pemerintah, sebagai salah satu turunan UU Omnibus Law. Saya pun baru tahu bahwa pembentukan UU Omnibus Law itu ternyata dimaksudkan salah satunya untuk memayungi ide SWF itu," demikian tulisan Dahlan Iskan pada 2020 silam.
Dalam tulisannya, Dahlan Iskan mengaku bahwa ide membentuk SWF di Indonesia memang terkesan dipaksakan. Kendati demikian, ia mendukung pembentukan Otoritas Investasi Nusantara demi kemajuan bangsa.
"Di Singapura SWF itu bernama Temasek. Di Tiongkok disebut CIC (China Investment Corporation). Arab Saudi juga punya: Public Investment Fund (PIF), yang dibentuk setelah Mohamad bin Salman menjadi putra mahkota dengan modal USD 380 miliar. Di banyak negara memang seperti itu," tulis Dahlan Iskan.
"Tentu ide pembentukan Otoritas Investasi Nusantara ini baik sekali. Memang saya berpendapat pembentukan SWF itu agak terlalu dipaksakan. Terutama dilihat dari kemampuan kita menempatkan modal di situ. Tapi saya juga setuju kita-kita ini sesekali perlu memaksa diri untuk bisa maju. Siapa tahu bisa," sambungnya.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
TERPOPULER
